Rabu, 29 April 2020

Perlukah Mengajukan Pembatalan Sertifikat Tanah dalam Gugatan Waris?

Perlukah Mengajukan Pembatalan Sertifikat Tanah dalam Gugatan Waris?

Pertanyaan

Saya memiliki delapan kakak tiri (beda ibu satu bapak) dan dua adik kandung. Istri pertama bapak saya meninggal tahun 1984. Bapak kemudian menikah dengan ibu saya pada tahun 1986. Dari pernikahan itu, ia memiliki tiga anak, yaitu saya dan dua adik saya. Setelah bapak meninggal pada tahun 2008, semua sudah sepakat akan bagian waris masing-masing. Sesuai amanah bapak, saya, ibu saya dan dua adik saya mendapat bagian waris yang sudah disebutkan saat bapak masih hidup. Seiring berjalan waktu, kakak-kakak saya sudah menjual tanah kontrakan bagiannya masing masing. Sedangkan ibu saya, saya dan dua adik saya belum mengurus surat-surat atas tanah bagian kami, karena girik tanah sedang dalam masalah. Sekarang, tanah bagian ibu dan dua adik saya mau diambil salah satu kakak saya dengan alasan ibu saya sudah tidak ada hak karena sudah menikah lagi pada tahun 2012. Pertanyaannya, saat mengajukan gugatan fatwa waris di pengadilan, bagian kakak-kakak saya yang sudah mereka jual masing masing dan sertifikatnya sudah atas nama pembelinya, apakah sertifikat tersebut harus dibatalkan dahulu atau cukup disebutkan saja bagian masing masing (termasuk bagian kakak saya yang sudah dijual) sesuai kesepakatan awal dan amanah almarhum bapak?

Intisari Jawaban

Dalam permohonan fatwa waris, tidak perlu diajukan pembatalan sertifikat. Dalam permohonan cukup disebutkan nilai nominal dari objek warisan yang telah terjual kepada pihak ketiga (yang beriktikad baik) untuk kemudian dijadikan perhitungan atau dasar pembagian warisan.
 
Pembatalan sertifikat dapat dilakukan bila memang dapat dibuktikan adanya pengetahuan si pembeli bahwa benda yang dibelinya memang bukan milik si penjual.
 
Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik Klinik Hukum disediakan khusus bagi member Hukumonline untuk mengajukan persoalan atau permasalahan hukum yang dihadapi.
Jika Anda sudah menjadi member Hukumonline, silakan Login, atau klik Daftar untuk bergabung.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua

×

Belajar Hukum secara online
dari pengajar berkompeten
dengan biaya terjangkau.

Mulai dari:
Rp149.000