Kamis, 09 April 2020

Pilihan Bentuk Organisasi Sopir Taksi Bandara

Pilihan Bentuk Organisasi Sopir Taksi Bandara

Pertanyaan

Saya adalah sopir taksi di bandara yang bernaung di bawah koperasi taksi bandara. Selama ini kami merasa pendapatan kami sebagai sopir taksi telah mengalami penurunan hingga tidak mencukupi kebutuhan pokok/belanja rumah tangga. Hal ini terjadi setelah banyaknya taksi online yang beroperasi di kawasan bandara. Apakah dengan pembentukan serikat pekerja khusus sopir taksi bandara akan dapat melindungi hak-hak kami? Kemudian, sehubungan sopir taksi di bandara mempunyai koperasi yang berbeda (ada tiga koperasi/perusahaan), apakah para sopir taksi dari tiga koperasi yang berbeda tersebut bisa bernaung di bawah satu serikat pekerja? Yang terakhir, adakah biaya yang dikeluarkan untuk pembentukan serikat pekerja?

Intisari Jawaban

Hubungan hukum antara sopir taksi dengan pengusaha/pengelola (dalam hal ini koperasi) dimungkinkan terjadi dalam dua bentuk, yaitu mitra kerja atau karyawan/buruh. Jika berkedudukan sebagai mitra, hubungan hukum antara sopir taksi dengan koperasi didasarkan pada perjanjian kemitraan (partnership agreement) yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 
Pembentukan organisasi sopir berstatus mitra guna memperjuangkan hak-hak mereka tidak merujuk pada syarat pembentukan serikat pekerja/serikat buruh dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Alih-alih, para sopir mitra tersebut dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
 
Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik Klinik Hukum disediakan khusus bagi member Hukumonline untuk mengajukan persoalan atau permasalahan hukum yang dihadapi.
Jika Anda sudah menjadi member Hukumonline, silakan Login, atau klik Daftar untuk bergabung.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua

×

Belajar Hukum secara online
dari pengajar berkompeten
dengan biaya terjangkau.

Mulai dari:
Rp149.000