Jumat, 24 April 2020

Hak ‘Korban’ PHK Imbas Wabah COVID-19

Hak ‘Korban’ PHK Imbas Wabah COVID-19

Pertanyaan

Kantor saya melakukan pemecatan pekerja/buruh karena dampak virus COVID-19. Alasannya, perusahaan tidak bisa menggaji pekerja/buruh disertai adanya pengurangan pekerja/buruh. Perusahaan saya PMA. Status saya masih PKWT, dengan sisa tiga bulan masa perjanjian kerja. Ini merupakan kontrak kedua, karena saya bekerja sejak tahun 2018. Yang saya mau tanyakan, berapa hitungan kisaran gaji atau pesangon yang seharusnya saya terima menurut undang-undang? Kantor hanya membayar gaji saya untuk bulan Maret plus kompensasi satu bulan gaji. Terima kasih.

Intisari Jawaban

Sebenarnya, pemutusan hubungan kerja (PHK) harus dicegah dengan segala upaya. Dalam menghadapi dampak negatif COVID-19 pun, pengusaha diminta untuk tidak melakukan PHK.
 
Terdapat beberapa langkah alternatif agar pekerja/buruh tidak di-PHK dan kegiatan usaha tetap dapat berjalan. Namun, jika tidak terhindarkan, maka PHK harus dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 
Dalam konteks pertanyaan Anda, hak pekerja/buruh yang di-PHK tersebut (dengan sistem kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT) hanyalah ganti rugi sebesar upah sampai batas waktu berakhirnya masa PKWT.
 
Sedangkan, pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) berhak atas uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Sigar Aji Poerana mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Padjadjaran pada tahun 2019 dengan peminatan Hukum Internasional.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua