Selasa, 14 April 2020

Pesta Perkawinan Batal Akibat COVID-19, Bagaimana ‘Nasib’ DP ke Vendor?

Pesta Perkawinan Batal Akibat COVID-19, Bagaimana ‘Nasib’ DP ke Vendor?

Pertanyaan

Saya sudah membayar down payment akad dan resepsi pernikahan saya kepada vendor secara bertahap dengan total 75%. Acara tersebut seharusnya diadakan pada 29 Maret 2020. Namun dengan adanya pandemi COVID-19, maka acara tersebut tidak dimungkinkan untuk dilakukan. Saya berencana untuk membatalkan pesta akad dan resepsi, dan memutuskan untuk akad di kantor KUA saja, dan tidak berkeinginan untuk memundurkan acara di lain waktu setelah COVID-19 berakhir. Apakah seharusnya saya bisa menarik kembali uang yang sudah saya bayarkan ke vendor? Jika memang bisa, apakah ada ketentuan biaya pembatalan untuk mengganti jika ada kerugian dari vendor?

Intisari Jawaban

Mengingat terdapat imbauan untuk tidak menggelar acara atau kegiatan yang mengumpulkan massa dalam jumlah banyak, maka pesta perkawinan yang mendatangkan banyak tamu sebaiknya memang tidak diadakan.
 
Dalam kasus Anda, sekalipun terjadi wabah COVID-19, pesta perkawinan Anda sebenarnya tetap dapat dilaksanakan setelah pemerintah menyatakan masyarakat dapat berkegiatan secara normal kembali. Hal ini menjadikan wabah COVID-19 sebagai force majeur relatif.
 
Maka jika mengakhiri/membatalkan perjanjian dengan para vendor secara sepihak, Anda harus membayar penggantian biaya, kerugian, dan/atau bunga. Lalu, bagaimana dengan uang muka yang telah dibayarkan? Apakah dapat diminta kembali?
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Sigar Aji Poerana mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Padjadjaran pada tahun 2019 dengan peminatan Hukum Internasional.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua