Jerat Hukum Bagi Perusahaan yang Tidak Taat PSBB

Bacaan 6 Menit
Jerat Hukum Bagi Perusahaan yang Tidak Taat PSBB
Pertanyaan
Kalau ada kantor yang tidak dikecualikan dari peraturan PSBB (Permenkes 9/2020) tetap menginstruksikan karyawan datang ke kantor selama PSBB, namun hanya beberapa orang saja, apakah tetap dianggap melanggar ketentuan UU 6/2018? Menurut Permenkes, saya mengerti bahwa kantor swasta selain yang dikecualikan diliburkan. Yang dimaksud dengan peliburan tempat kerja adalah pembatasan proses bekerja di tempat kerja dan menggantinya dengan proses bekerja di rumah/tempat tinggal, untuk menjaga produktivitas/kinerja pekerja. Pembatasan proses kerja di kantor ini, apakah diartikan dibatasi tidak boleh bekerja di kantor sepenuhnya dan digantikan dengan bekerja di rumah/tempat tinggal? Kalau saat pembatasan pekerja tetap sepenuhnya bekerja di kantor, apakah perusahaan bisa dijerat Pasal 93 UU 6/2018?
Intisari Jawaban
Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perusahaan yang tidak dikecualikan harus menghentikan sementara aktivitas bekerja di tempat kerja dan wajib menggantinya dengan aktivitas bekerja di rumah/tempat tinggal.
 
Perorangan dan/atau perusahaan yang diduga tidak taat pada perintah pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tersebut dapat dijerat dengan sanksi pidana.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.