Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Menurut hemat kami, terhadap tindakan aparat yang membawa kabur uang Anda tersebut dapat dikenakan:
Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri
Ruang lingkup etika profesi Polri mencakup:
[1]etika kenegaraan;
etika kelembagaan;
etika kemasyarakatan; dan
etika kepribadian.
Pelanggaran etika yang berkaitan dengan tindakan aparat tersebut adalah pelanggaran etika kemasyarakatan dan etika kepribadian.
Dari segi etika kemasyarakatan, setiap anggota Polri wajib:
[2]menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia;
menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga negara di hadapan hukum;
memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan, dan akuntabel berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
melakukan tindakan pertama kepolisian sebagaimana yang diwajibkan dalam tugas kepolisian, baik sedang bertugas maupun di luar tugas;
memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan, dan menjaga kehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat.
Di sisi lain, setiap anggota Polri wajib memiliki etika kepribadian, mencakup:[3] beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
bersikap jujur, terpercaya, bertanggung jawab, disiplin, bekerja sama, adil, peduli, responsif, tegas, dan humanis;
menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum;
menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara santun; dan
melaksanakan tugas kenegaraan, kelembagaan, dan kemasyarakatan dengan niat tulus/ikhlas dan benar, sebagai wujud nyata amal ibadahnya.
Jadi, tindakan polisi tersebut dapat dikategorikan melanggar etika profesi Polri. Dalam menjalankan profesinya, anggota Polri harus menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan, dan menjaga kehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat. Mereka juga harus bersikap jujur, terpercaya, bertanggung jawab, disiplin, bekerja sama, adil, peduli, responsif, tegas, dan humanis.
Terkait pelanggaran etik, tindakan yang dilakukan oleh aparat tersebut dapat Anda adukan ke bagian profesi dan pengamanan (propam) secara langsung melalui:
[4]bagian pelayanan pengaduan masyarakat;
sentra pelayanan pengaduan masyarakat; atau
unit pelayanan pengaduan masyarakat.
Pengaduan juga dapat disampaikan secara tidak langsung melalui:
[5]komunikasi elektronik dengan menggunakan aplikasi; dan/atau
surat menyurat.
Pengaduan masyarakat dapat disampaikan terkait dengan:
[6]pelayanan Polri;
penyimpangan perilaku pegawai negeri pada Polri; dan/atau
penyalahgunaan wewenang.
Tindak Pidana Umum
Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah.
Yang bersangkutan juga dapat dikenakan ancaman tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam Pasal 378 KUHP yang berbunyi:
Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam pidana penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
Jika yang bersangkutan dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri, ia dapat memperoleh rekomendasi pemberhentian dengan tidak hormat.
[7]
Gugatan Perdata
Langkah ketiga, Anda dapat mengajukan gugatan wanprestasi dengan menunjukkan perjanjian pemberian kuasa Anda terhadap aparat yang berjanji melakukan pengurusan mutasi mobil, lengkap dengan bukti-buktinya.
bukti dengan surat;
bukti dengan saksi;
persangkaan-persangkaan;
pengakuan; dan
sumpah.
Kuitansi yang Anda pegang dapat Anda gunakan sebagai alat bukti surat akta bawah tangan.
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
[1] Pasal 4 Perkapolri 14/2011
[2] Pasal 10 Perkapolri 14/2011
[3] Pasal 11 Perkapolri 14/2011
[5] Pasal 4 ayat (3) Perkapolri 9/2018
[6] Pasal 5 Perkapolri 9/2018
[7] Pasal 21 ayat (3) huruf a Perkapolri 14/2011
