Jerat Hukum bagi Pasien Bohong tentang Informasi Kesehatannya

Bacaan 4 Menit
Jerat Hukum bagi Pasien Bohong tentang Informasi Kesehatannya
Pertanyaan
Perkenalkan saya dokter puskesmas di Sulawesi Tenggara. Saat ini, dunia sedang menghadapi wabah COVID-19. Mengingat penyakit ini adalah penyakit menular, maka penting untuk melakukan deteksi dini, sehingga orang yang terindikasi terpapar virus bisa ditangani dengan tepat. Sampai saat ini, upaya deteksi dini yang dilakukan tenaga kesehatan masih mengandalkan wawancara langsung dengan pasien untuk mengetahui apakah pasien tersebut memiliki faktor risiko epidemiologi untuk terkena penyakit COVID-19 ini. Setidaknya ada 2 pertanyaan: 1. Apakah dalam 14 hari terakhir sebelum timbul gejala Anda memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal? dan 2. Apakah pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19? Kedua pertanyaan tersebutlah yang kemudian akan menentukan status pasien tersebut apakah bisa dimasukkan dalam kriteria suspek atau tidak. Kesalahan klasifikasi pasien bisa berpotensi menyebabkan penularan penyakit ke masyarakat sekitar dan berbahaya bagi pasien itu sendiri. Sayangnya, masih ada pasien yang berbohong saat menjawab kedua pertanyaan itu dan malah berkeliaran bebas padahal sebenarnya masuk kriteria suspek dan harus melakukan isolasi diri. Apakah ada hukum yang mengatur mengenai perilaku ini?
Intisari Jawaban
Memberikan informasi yang jujur, lengkap dan akurat sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatannya adalah salah satu kewajiban pasien.
 
Tindakan pemeriksaan kesehatan yang Anda lakukan merupakan suatu upaya penanggulangan wabah, seperti wabah COVID-19. Barangsiapa yang berbohong atas kondisi kesehatannya padahal ia patut diduga terinfeksi atau membawa COVID-19 bisa dikenai pidana penjara, karena menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.