Senin, 13 April 2020

Kerja Sama Pemerintah dengan Swasta dalam Pariwisata di Pelabuhan

Kerja Sama Pemerintah dengan Swasta dalam Pariwisata di Pelabuhan

Pertanyaan

Keluarga saya memiliki sebidang lahan/tanah yang sekarang difungsikan sebagai pelabuhan bongkar muat barang. Pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah meminta kami untuk menjual tanah tersebut ke mereka untuk dialihfungsikan dalam bidang pariwisata, namun kami menolak permintaan tersebut. Kami mengusulkan dalam pengelolaan lahan dikerjakan secara kerja sama dengan perjanjian-perjanjian yang disepakati bersama, namun pemerintah menginformasikan ke kami bahwa hal tersebut tidak mungkin terjadi dan hanya ada 2 pilihan, hibah atau jual. Pertanyaannya, apakah mungkin sistem kerja sama berlaku dalam hal ini? Jika iya, apakah kami harus memiliki badan hukum? Terima kasih.

Intisari Jawaban

Pelabuhan bongkar muat yang dimaksud dalam pertanyaan Anda berarti yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah sebab yang berkoordinasi terkait pembelian tanah tersebut adalah pemerintah daerah dan pelabuhan tersebut juga belum diusahakan secara komersial.
 
Selain itu, pemerintah daerah dapat melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka pembangunan pelabuhan tersebut melalui pembelian tanah yang di atasnya terdapat hak subjek hukum lain. Kerja sama dengan pihak swasta (perorangan dan/atau badan) dapat dilakukan melalui pengelolaan/pengoperasian usaha pariwista pelabuhan dan sewa-menyewa lahan serta bagi hasil.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
Peneliti Utama Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum Universitas Jember    
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua