Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Perubahan Tugas Kedinasan Hakim
Bekerja di rumah merupakan kegiatan melaksanakan tugas kedinasan termasuk pelaksanaan administrasi persidangan yang memanfaatkan aplikasi
e-Court, pelaksanaan persidangan dengan menggunakan aplikasi
e-Litigation, koordinasi, pertemuan, dan tugas kedinasan lainnya.
[2]
Jadwal Sidang dan Cara Persidangan
Selama masa darurat, pembatasan waktu penyelesaian perkara tidak mengikat sampai masa darurat ini berakhir.
[3] Jadwal sidang pun disesuaikan dengan jadwal hakim dan panitera pengganti masuk kantor.
[4]
Hal ini berhubungan dengan pengaturan jadwal
shift masuk kantor dan
shift bekerja dari rumah yang dibuat dalam bentuk tercatat berupa daftar aparatur yang masuk kantor setiap hari, baik hakim, panitera pengganti, pejabat struktural dan fungsional serta para staf.
[5]
Khusus untuk perkara pidana yang terdakwanya ditahan selama masa darurat ini, persidangan dapat dilakukan melalui
teleconference, dengan cara:
[6]Pembacaan dakwaan dilakukan dengan cara hakim, panitera pengganti, penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa berada di ruangan sidang pengadilan yang menyidangkan perkara tersebut.
Terdakwa berada di ruangan khusus tahanan yang dilengkapi dengan fasilitas teleconference, sehingga pembacaan dakwaan didengar oleh terdakwa dan dapat menentukan sikap/ memberikan tanggapan setelah berkomunikasi dengan penasihat hukumnya apakah mengajukan eksepsi atau tidak mengajukan eksepsi;
Pemeriksaan saksi dilakukan dengan cara saksi didengar di muka persidangan yang didengar oleh terdakwa yang berada di ruangan khusus di rumah tahanan negara/lembaga pemasyarakatan;
Pemeriksaan terdakwa, pembacaan tuntutan, pembelaan dan pembacaan putusan dilakukan melalui teleconference.
Apabila tidak terdapat fasilitas teleconference di rumah tahanan negara dan/atau lembaga pemasyarakatan, maka persidangan tetap diupayakan dilaksanakan secara biasa (tidak melalui teleconference).
Selanjutnya, ketentuan yang sudah diatur secara tegas dalam SEMA 1/2020 dan perubahannya agar dilaksanakan dan tidak diatur kembali dalam SEKP PT DKI W10-U/2020.
[7]
Menurut Poin 2 huruf a SEMA 1/2020, persidangan perkara pidana, pidana militer dan jinayat tetap dilaksanakan khusus terhadap terdakwa yang sedang ditahan dan masa penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi.
Sedangkan bagi terdakwa yang
penahanannya masih dapat diperpanjang, persidangan perkara pidana, pidana militer dan jinayat
ditunda sampai berakhirnya masa pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta penundaan persidangan itu dapat dilakukan dengan hakim tunggal.
[8]
Terhadap perkara-perkara yang dibatasi jangka waktu pemeriksaannya oleh ketentuan perundang-undangan, hakim
dapat menunda pemeriksaan walaupun melampaui tenggang waktu tersebut dengan perintah ke panitera pengganti agar mencatatnya dalam berita acara sidang tentang keadaan luar biasa tersebut.
[9]
Apabila ada perkara-perkara yang tetap harus disidangkan, maka:
[10]Penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung sidang merupakan kewenangan majelis hakim untuk menentukan.
Majelis hakim dapat membatasi jumlah dan jarak aman antar pengunjung sidang (social distancing).
Majelis hakim dapat memerintahkan pendeteksian suhu badan serta melarang kontak fisik seperti bersalaman bagi pihak-pihak yang akan hadir ataupun dihadirkan di persidangan.
Majelis hakim maupun pihak-pihak dalam persidangan dapat menggunakan alat pelindung berupa masker dan sarung tangan medis sesuai dengan kondisi dan situasi persidangan.
Sedangkan dalam perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara, pencari keadilan dianjurkan untuk memanfaatkan aplikasi
E-litigation untuk persidangan.
[11]
Maka, di pengadilan wilayah DKI Jakarta, persidangan perkara pidana tetap dilaksanakan melalui teleconference dengan ketentuan di atas.
Namun, jika rumah tahanan negara/lembaga pemasyarakatan tidak menyediakan fasilitas teleconference, maka persidangan tetap diupayakan untuk dilaksanakan, seperti biasa dengan tetap memperhatikan ketentuan SEMA 1/2020 dan perubahannya.
Sementara terhadap perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara, dianjurkan untuk menggunakan aplikasi e-litigation.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat
Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan
Konsultan Mitra Justika.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
[1] Poin 1 huruf a SEMA 1/2020
[2] Poin 1 huruf b SEMA 1/2020
[3] Poin III huruf a SEKP PT DKI W10-U/2020
[4] Poin III huruf b SEKP PT DKI W10-U/2020
[5] Poin II huruf a dan b SEKP PT DKI W10-U/2020
[6] Poin III huruf c SEKP PT DKI W10-U/2020
[7] Poin IV SEKP PT DKI W10-U/2020
[8] Poin 2 huruf b SEMA 1/2020
[9] Poin 2 huruf c SEMA 1/2020
[10] Poin 2 huruf d SEMA 1/2020
[11] Poin 2 huruf e SEMA 1/2020
