Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Perlakuan terhadap Benda Sitaan
Pertama-tama mengenai pertanyaan Anda tentang apakah boleh kendaraan yang sudah ditahan di kepolisian dirusak dengan sengaja untuk tujuan lain, kami pada dasarnya membutuhkan informasi lebih detail terkait perusakan kendaraan tersebut dilakukan oleh siapa, untuk tujuan apa, sebab kendaraan tersebut ditahan di kepolisian, dan dalam bentuk apa perusakan dilakukan.
Namun, kami akan menjawab pertanyaan Anda dengan pengertian yang umum dan didasari dengan peraturan yang berlaku. Dengan asumsi, pelaku perusakan adalah anggota kepolisian.
Menurut hemat kami, kendaraan yang sudah ditahan di kepolisian merupakan kendaraan yang menjadi barang bukti. Barang bukti ini ditahan atau dilakukan penyitaan untuk keperluan pemeriksaan dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.
Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara;
Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.
Selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara di tempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di kantor kepolisian, di kantor kejaksaan negeri, di kantor pengadilan negeri, di gedung bank pemerintah, dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita.
[1]
Dapat dilihat berdasarkan ketentuan di atas, barang bukti atau benda sitaan disimpan di rumah penyimpanan sitaan negara maupun tempat lain yang dimungkinkan oleh KUHAP.
Penyimpanan barang bukti sebagai benda sitaan wajib dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta tidak boleh dipergunakan oleh siapapun juga, apalagi sampai dirusak.
Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Polri dan Pengawasannya
Lebih lanjut di lingkungan Polri, pengelolaan barang bukti dilaksanakan oleh Pengemban Fungsi Pengelolaan Barang Bukti. Pada setiap tingkatan di satuan kepolisian, pelaksana ini dibagi menjadi beberapa bagian.
[2]
Kegiatan pengelolaan barang bukti ini pada dasarnya diawasi, baik secara umum maupun khusus.
[3] Apabila terdapat kejadian yang bersifat khusus, maka dapat dibentuk tim pegawasan berdasarkan surat perintah. Adapun kejadian yang bersifat khusus tersebut antara lain:
[4]adanya laporan atau ditemukannya penyimpangan;
penyalahgunaan barang bukti;
hilangnya barang bukti; dan
adanya bencana yang bisa mengakibatkan barang bukti hilang atau rusak.
Selain pengawasan terhadap pengelolaan barang bukti, diterapkan juga pengawasan dan pengendalian terhadap penyidik, yang dilaksanakan oleh atasan penyidik dan pejabat pengemban fungsi pengawasan penyidikan.
[5]
Sasaran pengawasan dan pengendalian penyelidikan dan penyidikan meliputi:
[6]penyelidik dan penyidik/penyidik pembantu;
kegiatan penyelidikan dan penyidikan; dan
administrasi penyelidikan dan penyidikan.
Pengawasan dapat dilakukan secara rutin maupun insidentil. Pengawasan insidentil dilaksanakan oleh pejabat pengemban fungsi pengawasan penyidikan berdasarkan surat perintah atasan penyidik yang berwewenang, apabila terdapat:
[7]adanya dugaan pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan penyidik dan/atau penyidik pembantu dalam menangani perkara berdasarkan pengaduan masyarakat; atau
penyelidikan dan/atau penyidikan yang menjadi perhatian publik.
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Apabila ditemukan pelanggaran dalam proses penyelidikan dan/atau penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan/atau penyidik pembantu, dilakukan:
[8]pembinaan, apabila melakukan pelanggaran prosedur;
proses penyidikan, apabila ditemukan dugaan pelanggaran tindak pidana; atau
pemeriksaan pendahuluan, apabila ditemukan dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin.
Proses penyidikan didasarkan hasil gelar perkara dan/atau pemeriksaan pendahuluan sesuai perintah atasan penyidik.
[9]
Perbuatan perusakan terhadap barang bukti sendiri merupakan perbuatan yang dilarang dan memiliki sanksi pidana sesuai Pasal 233
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi sebagai berikut:
Barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, menghilangkan barang barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum, terus-menerus atau untuk sementara waktu disimpan, atau diserahkan kepada seorang pejabat, ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
Sedangkan jika dalam pemeriksaan pendahuluan ditemukan pelanggaran kode etik dan/atau disiplin, dilimpahkan kepada fungsi Propam untuk dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
[10]
Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah dijabarkan di atas, apabila anggota kepolisian melakukan perusakan terhadap barang bukti kendaraan, Anda dapat melaporkannya atas pelanggaran disiplin, kode etik, atau administrasi penyelidikan/penyidikan, untuk dilakukan pemeriksaan.
Apabila anggota kepolisian tersebut terbukti melakukan perusakan terhadap barang bukti kendaraan, anggota tersebut juga dapat diproses secara pidana.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
[1] Penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHAP
[4] Pasal 26 ayat (3) Perkapolri 10/2010
[6] Pasal 39 Perkapolri 6/2019
[7] Pasal 41 ayat (1) dan (3) Perkapolri 6/2019
[8] Pasal 42 ayat (1) Perkapolri 6/2019
[9] Pasal 42 ayat (2) Perkapolri 6/2019
[10] Pasal 42 ayat (3) Perkapolri 6/2019
