Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Larangan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
menyalahgunakan wewenang;
menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baikbergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupundi luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangancalon selama masa kampanye; dan/atau
mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yangmenjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/WakilKepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yangmenjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
Berdasarkan uraian di atas, memang tidak ada larangan secara tegas bagi PNS yang memiliki saham atau menjadi anggota direksi maupun komisaris.
Artikel di atas kemudian mengutip artikel praktisi hukum
Irma Devita dalam artikel di laman pribadinya
Lagi, Ketentuan Apakah PNS Bisa Menjadi Pengusaha?, yang menerangkan, meski tidak ada larangan tegas dalam peraturan perundang-undangan terkait, dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (sebagai proses permohonan untuk pengesahan badan hukum di Kementerian Hukum dan HAM), untuk memasukkan nama pemegang saham atau anggota direksi yang berstatus PNS, harus mendapat surat izin dari atasannya.
Hal tersebut juga ditegaskan dalam artikel
Ini Penjelasan Hukum Bagi PNS yang Ingin Punya Usaha, Pakar Hukum Administrasi Negara, Harsanto Nursadi, menyatakan meskipun secara hukum tidak ada lagi larangan tegas bagi PNS untuk berwirausaha, tetapi PNS harus tetap memegang teguh etika, yaitu izin dari atasan tetap diperlukan.
Masih bersumber dari artikel yang sama, hal ini dilakukan guna mengantisipasi konflik kepentingan dengan cara memilih bidang usaha yang tidak terkait dengan pekerjaannya serta sesuai asas kepatutan, yaitu tidak memecah konsentrasi atau mengganggu jam kerja.
Dalam praktiknya, sepanjang penelusuran kami, memang masih ditemukan PNS yang berkedudukan sebagai Direktur Jenderal di kementerian yang turut memegang jabatan di perusahaan.
Sayangnya, kami tidak menemukan prosedur spesifik mengenai cara mendapatkan izin atasan agar PNS dapat menjadi pemegang saham, komisaris, ataupun direksi di perusahaan.
Jadi kami menyarankan, jika Direktur Jenderal akan menjadi pemegang saham, komisaris, ataupun direksi, maka perlu berkomunikasi dengan instansi pemerintahan yang bersangkutan mengenai perolehan izin tersebut.
Atasan Direktur Jenderal
Pada dasarnya saat UU ASN mulai berlaku, jabatan PNS dilakukan penyetaraan:
[2]jabatan eselon I.a kepala lembaga pemerintah nonkementerian setara dengan jabatan pimpinan tinggi utama;
jabatan eselon I.a dan eselon I.b setara dengan jabatan pimpinan tinggi madya;
jabatan eselon II setara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama;
jabatan eselon III setara dengan jabatan administrator;
jabatan eselon IV setara dengan jabatan pengawas; dan
jabatan eselon V dan fungsional umum setara dengan jabatan pelaksana.
Direktur Jenderal adalah jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.a.
[3]
Penilaian prestasi kerja PNS di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dilakukan oleh pejabat penilai dan atasan pejabat penilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
[4]
Dalam Lampiran Permenristekdikti 1/2019, pejabat penilai dan atasan pejabat penilai dari seorang Direktur Jenderal di lingkungan kementerian tersebut adalah Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (hal. 4).
Dari ketentuan di atas, kami berpendapat bahwa atasan langsung dari Direktur Jenderal adalah Menteri yang bersangkutan yang membawahi lingkungan kementerian di mana Direktur Jenderal berada.
Maka, jika Direktur Jenderal akan menjadi pemegang saham, komisaris, atau direksi, maka kami sarankan untuk mendapat izin terlebih dahulu dari atasannya, yaitu Menteri yang bersangkutan.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat
Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan
Konsultan Mitra Justika.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
[3] Pasal 85 ayat (1) Perpres 68/2019
[4] Pasal 1 ayat (1) Permenristekdikti 1/2019
