Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Persekutuan Perdata
Berdasarkan pertanyaan Anda, sayang sekali kami tidak mendapatkan informasi terkait bentuk badan usaha yang Anda jalankan dengan rekan Anda.
Bentuk badan usaha sangat berimplikasi terhadap bentuk pertanggungjawaban dan pengakhiran hubungan kerja sama.
Karena Anda tidak menyebutkan adanya akta pendirian dari usaha kerja sama Anda, maka kami asumsikan kerja sama usaha Anda adalah persekutuan perdata biasa.
Perseroan perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi di antara mereka.
Persekutuan perdata merupakan perjanjian (kontrak) yang dilakukan dengan memenuhi syarat sah perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.
Perjanjian yang memenuhi syarat-syarat sah mengikat para pihak yang terlibat di dalamnya, sesuai Pasal 1338 KUH Perdata.
Persekutuan mulai berlaku saat tercapai kesepakatan yang menghasilkan perjanjian.
Lebih lanjut, Pasal 1624 KUH Perdata mengatur bahwa:
Perseroan perdata mulai berjalan pada saat persetujuan diadakan, kecuali jika ditentukan waktu lain dalam persetujuan itu.
Penghentian Aktivitas Kerja Sama
Tekait pertanyaan Anda yang pertama, sejauh ini tidak ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan suatu usaha kerja sama (persekutuan perdata) harus vakum/berhenti saat terjadi permasalahan di pengadilan.
Dalam hal ini, Pasal 1647 KUH Perdata hanya mengatur bahwa:
Pembubaran perseroan yang didirikan untuk suatu waktu tertentu tidak boleh dituntut oleh seorang peserta sebelum lewatnya waktu itu, kecuali jika ada alasan yang sah seperti jika seorang peserta tidak memenuhi kewajibannya atau sakit-sakitan sehingga tidak dapat mengurus perseroan itu, atau alasan lain semacam itu yang pertimbangan tentang sah dan beratnya diserahkan kepada pengadilan.
Sedangkan Pasal 1649 KUH Perdata mengatur bahwa:
Perseroan boleh dibubarkan atas kehendak beberapa peserta atau hanya atas kehendak satu orang peserta, jika perseroan itu didirikan untuk waktu yang tak tentu. Pembubaran demikian baru terjadi jika pemberitahuan pembubaran disampaikan kepada semua peserta dengan itikad baik dan tepat pada waktunya.
Lain halnya apabila pada perjanjian kerja sama pendirian persekutuan terdapat klausul yang memungkinkan persekutuan vakum atau dihentikan sementara apabila terjadi sengketa.
Karena dalam pertanyaan Anda tidak disebutkan, maka kami asumsikan tidak ada klausul yang mengatur demikian pada perjanjian kerja sama, sehingga usaha tersebut masih dapat berjalan.
Apabila memang tidak ada klausul yang menyatakan demikian, namun Anda berkeinginan untuk menghentikan usaha tersebut hingga proses persidangan selesai, pengadilan bisa saja memberikan perintah untuk itu.
Perintah ini dapat dikeluarkan apabila di dalam gugatan Anda dicantumkan pemberhentian usaha kerja sama sebagai salah satu hal yang dituntut.
Dikarenakan pada pertanyaan Anda tidak dijelaskan apakah hal tersebut dimasukkan dalam poin gugatan atau tidak, maka kami asumsikan Anda tidak meminta hal tersebut.
Sedangkan untuk pertanyaan kedua, karena tidak ada perjanjian kerja sama yang mengatur terkait berhentinya kegiatan usaha, maka rekan Anda tidak melakukan suatu hal yang dilarang.
Yang bersangkutan tidak dapat dikenakan sanksi ataupun upaya hukum lain.
Berbeda jika perjanjian kerja sama Anda melarang untuk menjalankan usaha saat terjadi masalah di pengadilan, maka Anda memiliki dasar untuk menggugat rekan Anda dengan gugatan wanprestasi.
Upaya Hukum Mengembalikan Kerugian Materiel
Untuk pertanyaan terakhir, perlu Anda ketahui terdapat dua jenis kewenangan memeriksa perkara, yaitu judex facti dan judex juris.
Mansur Kartayasa, mengutip Firman Wijaya, dalam bukunya Korupsi dan Pembuktian Terbalik dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia (hal. 51) menguraikan bahwa judex facti dan judex juris adalah dua tingkatan peradilan di Indonesia berdasarkan cara mengambil keputusan.
Pengadilan negeri dan pengadilan tinggi adalah judex facti yang berwenang memeriksa fakta dan bukti dari suatu perkara, dan menentukan fakta-fakta dari perkara tersebut.
Adapun Mahkamah Agung adalah judex juris, yang hanya memeriksa penerapan hukum dari suatu perkara dan tidak memeriksa fakta dari persidangan.
Dengan demikian, upaya kasasi dilakukan pemeriksaan secara judex juris oleh Mahkamah Agung.
Namun mengingat Anda baru saja menempuh persidangan di pengadilan negeri, maka Anda dapat berfokus pada upaya hukum banding terlebih dahulu.
Selanjutnya, secara spesifik Anda menanyakan hal apa yang harus dilakukan agar kerugian imateriel dikabulkan.
Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, terdapat beberapa unsur Perbuatan Melawan Hukum, yaitu:
perbuatan yang melawan hukum;
harus ada kesalahan;
harus ada kerugian yang ditimbulkan;
adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.
Rosa Agustina dalam buku Perbuatan Melawan Hukum menjelaskan bahwa atas kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum menurut KUH Perdata, pemohon dapat meminta kepada si pelaku untuk mengganti kerugian yang nyata telah dideritanya (materiel) maupun keuntungan yang akan diperoleh di kemudian hari (imateriel).
Hal ini yang kemudian membuat kesulitan dalam menentukan besaran kerugian imateriel yang akan dikabulkan, karena tolok ukurnya diserahkan kepada subjektifitas hakim yang memutus.
Menurut hemat kami, dengan meminta hakim memutus pemenuhan kerugian imateriel, maka penggugat harus membuktikan dengan meyakinkan bahwa terdapat hubungan antara kerugian dan kesalahan.
Sehingga, hakim dapat memberikan pertimbangan-pertimbangannya supaya ganti kerugian dikabulkan.
Dengan berlakunya ex aquo et bono maka dikabulkan atau tidaknya kerugian imateriel diserahkan pada hakim.
Dalam hal ini, menurut hemat kami, banding ke pengadilan tinggi justru merupakan upaya hukum yang disediakan hukum acara perdata apabila Anda tidak puas dengan putusan hakim pada pengadilan negeri.
Termasuk atas tidak dikabulkannya gugatan kerugian imateriel yang Anda ajukan.
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
Mansur Kartayasa. Korupsi dan Pembuktian Terbalik dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Kencana, 2017;
Rosa Agustina. Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta: Penerbit Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
