Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Penipuan/Penggelapan

Bacaan 5 Menit
Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Penipuan/Penggelapan
Pertanyaan
Saya adalah manajer koperasi simpan pinjam, yang memberikan pinjaman dengan jaminan berupa SHM atau SHGB. Suatu hari, salah satu rekanan notaris kami memberikan referensi pengajuan pinjaman. Setelah disetujui, kami meminta notaris tersebut membuatkan akta perjanjian dan akta hak tanggungan. Awalnya kami tidak mengetahui, karena notaris mengatakan bahwa berkas termasuk jaminan berupa sertifikat telah diberikan debitur kepada notaris dengan dibuatkan tanda terima dan surat keterangan. Setelah kredit berjalan beberapa bulan, ternyata notaris tersebut terus terang kalau jaminan belum di tangan notaris. Ternyata notaris tersebut bersama debitur telah berbohong. Kemudian kami memanggil notaris dan debitur untuk mengembalikan dana yang sudah kami keluarkan. Notaris tersebut beserta debitur sepakat untuk mengembalikan dana secara bertahap. Pertanyaan kami, adalah apakah dugaan pidana dapat berubah menjadi perdata karena notaris dan debitur mengakui tindakannya dan bersedia menyelesaikan pengembalian dana secara bertahap? Pertanyaan kedua, langkah apa yang harus kami ambil terhadap notaris dan debitur tersebut?
Intisari Jawaban
Upaya hukum perdata tidak meniadakan upaya hukum secara pidana karena keduanya merupakan hal yang berbeda. Meskipun telah tercapai perdamaian oleh para pihak, proses hukum atas delik biasa yang sedang berlangsung tidak serta merta dapat dihentikan.
 
Namun demikian, Peraturan Kepala Kepolisan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana memungkinkan para pihak untuk dapat menyelesaikan permasalahan pidana dengan jalan damai. Upaya ini dapat dilakukan, baik atas delik aduan maupun delik biasa.
 
Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini.