Rabu, 03 Juni 2020

Cara Melindungi Tanah yang Diwakafkan di Bawah Tangan

Cara Melindungi Tanah yang Diwakafkan di Bawah Tangan

Pertanyaan

Saya mewakafkan tanah untuk digunakan sebagai fasilitas umum warga desa, namun dilakukan di bawah tangan dengan kepala desa. Setelah kepala desa tersebut meninggal, ternyata anak-anak kepala desa mengira tanah tersebut adalah harta waris dan hendak membaginya. Apa yang harus saya lakukan untuk mempertahankan tanah tersebut agar tetap menjadi tanah wakaf untuk fasilitas umum?  

Intisari Jawaban

Hukum Indonesia sudah mengatur mengenai perwakafan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan perubahannya serta Kompilasi Hukum Islam.
 
Jika ternyata wakaf yang pernah dilakukan belum sesuai prosedur yang seharusnya dan nazhir telah meninggal dunia, maka hal yang segera bisa dilakukan adalah menunjukan bukti kepemilikan tanah atau dengan menghadirkan saksi yang mengetahui perwakafan tersebut serta melakukan ikrar wakaf secara resmi agar dapat dibuat akta ikrar wakaf sebagai syarat untuk melakukan pendaftaran peralihan status dari tanah milik menjadi tanah wakaf.
 
Tata cara perwakafan tanah tersebut dapat Anda simak dengan klik ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua