Senin, 15 June 2020

Hukumnya Memiliki KTP dan KK Ganda Demi Daftar Kerja

Hukumnya Memiliki KTP dan KK Ganda Demi Daftar Kerja

Pertanyaan

Istri saya mendaftar sebagai calon TKW ke salah satu perusahaan PJTKI. Karena waktu itu saya tidak menyetujui (tanpa sepengetahuannya saya), jadi untuk memenuhi salah satu persyaratan, dia membuat KK sendiri di kampung. Padahal KTP saya sendiri (suami) masih tercatat di DKI. Saya heran di kampung (Majalengka) bisa diterbitkan KTP dan KK atas nama keluarga saya. Padahal saya belum melakukan pencabutan berkas KTP DKI. Yang ingin saya tanyakan: 1. Apakah syarat (KTP dan KK) yang di ajukan ke Perusahaan PJTKI sah? Soalnya saya jadinya punya 2 KTP (DKI dan Majalengka). 2. Apakah tidak akan timbul masalah dengan menggunakan persyaratan (KTP dan KK) tersebut? Sebab ini ASPAL (asli tapi palsu). 3. Apa yang harus saya lakukan? Mumpung istri belum berangkat karena terhalang COVID-19 ini. 4. Bisakah saya menarik istri saya dari PJKTI agar tidak jadi diberangkatkan?

Intisari Jawaban

Saat ini aturan mengenai tenaga kerja Indonesia yang ingin menjadi pekerja migran Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia, yang membutuhkan berbagai dokumen persyaratan, termasuk di antaranya Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) dan Kartu Keluarga (“KK”).
 
Patut diperhatikan bahwa kepemilikan KTP dan KK ganda merupakan suatu tindak pidana administrasi kependudukan yang dapat dikenai pidana penjara dan/atau pidana denda.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik Klinik Hukum disediakan khusus bagi member Hukumonline untuk mengajukan persoalan atau permasalahan hukum yang dihadapi.
Jika Anda sudah menjadi member Hukumonline, silakan Login, atau klik Daftar untuk bergabung.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Bernadetha Aurelia Oktavira mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sebelas Maret pada tahun 2019 dengan peminatan Hukum Perdata.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua

×

Belajar Hukum secara online
dari pengajar berkompeten
dengan biaya terjangkau.

Mulai dari:
Rp149.000