Selasa, 07 Juli 2020

Sahkah Perjanjian Sewa atas Harta Bersama Tanpa Persetujuan Istri?

Sahkah Perjanjian Sewa atas Harta Bersama Tanpa Persetujuan Istri?

Pertanyaan

Saya mempunyai anak dua yang selama ini tidak dinafkahi oleh suami, karena saya bekerja dengan penghasilan cukup tinggi. Saya membeli rumah dari hasil usaha sendiri dan pada akhirnya rumah itu diproses oleh suami atas nama dirinya. Saya menyadari bahwa itu menjadi harta bersama meski saya yang membeli. Di atas rumah saya disewa oleh sebuah perusahaan seluler untuk membangun menara 3G. Sudah tiga tahun saya dan anak-anak di kampung halaman dan ternyata baru saja saya ketahui bahwa sewa sudah diperpanjang untuk 10 tahun ke depan yang dilakukan oleh suami di tahun 2018. Saya sangat marah karena perjanjian sewa tidak melibatkan saya. Sementara uang sewa sudah digunakan full oleh suami (sebenarnya mantan, karena secara agama kami sudah cerai, karena tidak dinafkahi, namun saya belum memproses secara hukum). Yang saya tanyakan: 1. Apakah sah perjanjian sewa tersebut tanpa persetujuan saya? Apa yg harus saya lakukan untuk menuntut hak saya dan anak-anak? 2. Bagaimana hak saya selanjutnya sementara mantan suami tidak menafkahi kami dan dia selalu mengatakan uang yang saya keluarkan selama ini untuk biaya hidup saya dan anak-anak akan dia ganti.

Intisari Jawaban

Perbuatan hukum terhadap harta bersama harus didasari atas persetujuan bersama pasangan. Jika tidak berdasarkan persetujuan pasangan Anda, maka perjanjian sewa yang Anda maksud dapat dibatalkan.
 
Selain itu, untuk menuntut hak Anda dan anak-anak Anda, dapat dibicarakan secara kekeluargaan terlebih dahulu dengan suami dan keluarga besar. Jika tetap tidak menemukan jalan keluar, Anda dapat mengajukan gugat cerai ke pengadilan.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua