Jumat, 19 June 2020

Sertifikasi Elektronik oleh Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN)

Sertifikasi Elektronik oleh Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN)

Pertanyaan

Terkait pendaftaran sistem/aplikasi ke Kemenkominfo menurut PP 71/2019 dan kaitannya dengan sertifikasi oleh BSSN; 1) Apa sebenarnya objektif dari kajian/assesment dari BSSN, apakah uji kelaikan sistem, terkait keamanan data yang diproses, atau hal lainnya? 2) Dalam assessment yang dilakukan oleh BSSN, apakah ada bedanya antara sistem aplikasi yang digunakan untuk transaksi komersial dengan sistem yang tidak mengolah transaksi komersial apapun? Terima kasih.

Intisari Jawaban

Pada dasarnya setiap penyelenggara sistem elektronik, baik lingkup publik maupun privat, wajib memiliki sertifikat elektronik.
 
Proses sertifikasi elektronik di Badan Siber dan Sandi Negara dilakukan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (“BSrE”).
 
BSrE bertujuan mengelola dan menerbitkan sertifikat elektronik yang digunakan dalam sistem elektronik untuk memenuhi aspek keamanan informasi elektronik di instansi pemerintah (lingkup publik).
 
Lalu, sampai sejauh mana lingkup pemeriksaan identitas calon pemegang sertifikat elektronik? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik Klinik Hukum disediakan khusus bagi member Hukumonline untuk mengajukan persoalan atau permasalahan hukum yang dihadapi.
Jika Anda sudah menjadi member Hukumonline, silakan Login, atau klik Daftar untuk bergabung.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Bernadetha Aurelia Oktavira mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sebelas Maret pada tahun 2019 dengan peminatan Hukum Perdata.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua

×

Belajar Hukum secara online
dari pengajar berkompeten
dengan biaya terjangkau.

Mulai dari:
Rp149.000