Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Ketentuan Jam Kerja
Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.
Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
Aturan cuti dan istirahat merujuk pada Pasal 79 ayat (1) dan (2) UU 13/2003:
Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh.
Waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
istirahat antara jam kerja, sekurang kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja;
istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;
cuti tahunan, sekurang kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus; dan
istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan bagi pekerja/buruh yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja/buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 (dua) tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 (enam) tahun.
Ketentuan Jam Kerja Pekerja di Sektor Pertambangan
Dalam Bagian Menimbang huruf a Permenakertrans 15/2005, diterangkan bahwa dibuatnya aturan ini, karena usaha pertambangan umum memiliki karakteristik tersendiri yang, antara lain, disebabkan karena lokasi usahanya pada umumnya berada pada tempat terpencil, sehingga tidak dapat diberlakukan waktu kerja dan waktu istirahat yang biasa.
Sementara, Kepmenakertrans 234/2003 didasarkan atas ketentuan Pasal 77 ayat (4) terkait jam kerja sektor usaha atau pekerjaan tertentu dan Pasal 78 ayat (4) UU 13/2003 terkait jam kerja lembur sektor usaha atau pekerjaan tertentu.
Melihat pertanyaan Anda, dalam 1 hari, Anda bekerja 9 jam selama 6 minggu hari kerja dan 2 minggu cuti, sehingga dapat diartikan Anda dan pihak perusahaan telah memilih sistem kerja yang dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf b Permenakertrans 15/2005:
periode kerja maksimal 10 (sepuluh) minggu berturut-turut bekerja, dengan 2 (dua) minggu berturut-turut istirahat dan setiap 2 (dua) minggu dalam periode kerja diberikan 1 (satu) hari istirahat
Aturan lembur bila Anda bekerja lebih dari pukul 17.00 WIB, merujuk pada, salah satunya, Pasal 2 ayat (3) huruf a Permenakertrans 15/2005, yaitu untuk waktu kerja 9 jam dalam 1 hari, maka perusahaan wajib membayar upah kerja lembur untuk setiap hari kerja sebesar 3 1/2 x upah sejam.
Maka, jika Anda bekerja lebih dari 7 jam sehari, Anda sebenarnya berhak atas upah lembur. Jika bekerja lebih dari 9 jam sehari pun, Anda berarti berhak atas upah lembur yang lebih besar berdasarkan Pasal 2 ayat (3) huruf b, c, dan d Permenakertrans 15/2005.
Mengacu pada aturan di atas, pendapat kami, pada sistem kerja Anda tersebut juga ada kurang waktu istirahat yang diberikan oleh perusahaan kepada Anda.
Seharusnya setiap 2 minggu kerja, Anda berhak diberikan 1 hari waktu istirahat, sehingga bila disimpulkan ada 3 hari waktu istirahat yang Anda tidak terima selama periode 6 minggu kerja tersebut.
Baca juga:
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
