Pilkada di Tengah Pandemi COVID-19, Haruskah Tetap Dilaksanakan?

Bacaan 6 Menit
Pilkada di Tengah Pandemi COVID-19, Haruskah Tetap Dilaksanakan?
Pertanyaan

Bagaimana hukumnya pelaksanaan Pilkada di tengah wabah COVID? Apakah memang mendesak untuk dilakukan atau sebaiknya ditunda hingga wabah usai?

Intisari Jawaban
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah mengatur bahwa, pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2015 yang sedianya dilaksanakan pada bulan September 2020, ditunda karena terjadi bencana nonalam.
 
Namun, Pilkada 2020 sebaiknya tidak dipaksakan pelaksanaanya. Persiapan Pilkada, mulai dari pendaftaran calon, verifikasi, sampai kampanye, berlangsung sejak pertengahan Juni 2020. Padahal pada Juni 2020, data COVID-19 masih menunjukkan angka yang sangat tinggi.
 
Selain itu, protokol kesehatan yang ketat justru menimbulkan pembengkakan biaya pelaksanaan Pilkada.
 
Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini.