Selasa, 07 Juli 2020

Pemecatan Dosen Tetap PTS, Wewenang Siapa?

Pemecatan Dosen Tetap PTS, Wewenang Siapa?

Pertanyaan

Saya salah satu dosen tetap pada perguruan tinggi swasta. Saya diangkat dengan SK dari pimpinan yayasan perguruan tinggi swasta tersebut. Hingga saat ini saya aktif melaksanakan tri dharma perguruan tinggi. Lalu karena status saya di media sosial, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan perguruan tinggi tersebut, pimpinan perguruan tinggi memberikan surat pemecatan kepada saya. Alasannya, status saya akan menghambat promosi kampus, dan dianggap menjadi benalu. Sahkah menurut hukum jika pemecatan dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi, sedangkan SK dikeluarkan oleh pimpinan yayasan?

Intisari Jawaban

Pengangkatan dosen tetap Perguruan Tinggi Swasta (“PTS”) dilakukan oleh badan penyelenggara PTS berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja. Dosen dapat diberhentikan apabila perjanjian kerja antara dosen dengan penyelenggara pendidikan berakhir atau karena adanya pelanggaran perjanjian kerja.
 
Atas ketidaksepahaman mengenai tata cara atau alasan pemecatan, Anda dapat mengajukan penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau mengajukan upaya administrasi atau gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, karena surat keputusan pimpinan PTS dapat dipandang sebagai objek sengketa tata usaha negara.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Bernadetha Aurelia Oktavira mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sebelas Maret pada tahun 2019 dengan peminatan Hukum Perdata.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua