Kamis, 09 July 2020

Modus Penipuan Online yang Mengatasnamakan Pejabat Bea dan Cukai

Modus Penipuan Online yang Mengatasnamakan Pejabat Bea dan Cukai

Pertanyaan

Saya mau bertanya, saya berbelanja online dan ternyata si penjual tidak lagi merespon setelah transaksi. Seminggu kemudian, ada pihak yang mengatasnamakan Bea dan Cukai yang menyatakan barang saya ilegal. Saya diharuskan transfer Rp275 ribu/barang untuk pembersihan. Saya sudah transfer total Rp550 ribu, setelah itu saya diminta transfer lagi sebesar Rp1,5 juta untuk cabut berita acara karena barang sudah diserahkan ke Polda Metro Jaya. Apakah barangnya tidak bisa dihancurkan? Apakah memang saya harus bayar berkali-kali? Padahal saya tidak tahu kalau barang itu ilegal. Terima kasih.

Intisari Jawaban

Perbuatan oknum yang mengatasnamakan pejabat bea dan cukai tersebut patut diduga termasuk tindak pidana penipuan.
 
Masyarakat diimbau untuk mengenali rekening terlebih dahulu. Apabila menggunakan rekening pribadi, maka sudah dapat dipastikan, itu adalah penipuan.
 
Pengecekan penipuan yang menggunakan modus barang kiriman juga dapat dilakukan pada Tracking Barang Kiriman pada laman Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan cara input nomor airway bill, resi, atau barang.
 
Selain itu, masyarakat juga dapat melaporkan hal yang mencurigakan dengan menghubungi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui akun resmi media sosial atau contact center 1500225.
 
Apa jerat hukum bagi oknum yang merugikan konsumen ini? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Bernadetha Aurelia Oktavira mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sebelas Maret pada tahun 2019 dengan peminatan Hukum Perdata.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua