Selasa, 28 Juli 2020

Langkah Hukum Jika Dokumen Pendukung Perizinan Minimarket di Sidoarjo Dipalsukan

Langkah Hukum Jika Dokumen Pendukung Perizinan Minimarket di Sidoarjo Dipalsukan

Pertanyaan

Saya sebagai perwakilan toko perancangan di Kabupaten Sidoarjo, ingin bertanya: Apakah izin usaha toko swalayan yang telah terbit bisa dicabut? Karena sejak rapat sosialisasi di balai desa, kami menolak kehadiran toko swalayan itu, namun anehnya izin usaha tetap turun. Padahal menurut Perda 10/2019 dan Perbup 36/2016, salah satu syarat pengajuan IUTS adalah lampiran berita acara sosialisasi dan foto, yang ternyata saat dicek di Disperindag dipalsukan. Kepala Disperindag menyatakan izin bisa dicabut bila ada indikasi pemalsuan data dan akan dicek ke lapangan, tapi sampai saat ini toko swalayan itu tetap dibangun. Setelah itu, kami ke Disperindag lagi, lalu diberitahu bahwa izin usaha tidak bisa dicabut.

Intisari Jawaban

Toko swalayan yang Anda maksud dapat berbentuk minimarket, supermaket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. Dalam mengajukan permohonan perizinan di Sidoarjo, memang perlu dilampirkan beberapa dokumen yang salah satunya adalah berita acara sosialisasi dan foto sosialisasi.
 
Jika Anda merasa dirugikan dengan terbitnya Izin Usaha Toko Swalayan, karena pada saat sosialisasi sebenarnya telah ada penolakan, maka Anda dapat melakukan upaya administratif atau gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Selain itu, dugaan pemalsuan yang Anda tanyakan juga dapat dilaporkan atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Bernadetha Aurelia Oktavira mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sebelas Maret pada tahun 2019 dengan peminatan Hukum Perdata.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua