Selasa, 11 Agustus 2020

Akibat Hukum Pencabutan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan

Akibat Hukum Pencabutan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan

Pertanyaan

Saya ingin bertanya, bagaimana dampak atau akibat hukum terhadap akta notaris yayasan, jikalau SK Menkumham tentang pengesahan badan hukum yayasan dicabut dan dibatalkan oleh PTUN yang telah inkracht? Kemudian, apakah yayasan yang tidak memiliki SK Menkumham tetap dapat beroperasi secara legal, dengan hanya mengandalkan akta notaris yayasan?

Intisari Jawaban

Yayasan dikatakan sah didirikan menjadi suatu badan hukum setelah melalui 3 tahap yakni pendirian, pengesahan, dan pengumuman. Status badan hukum diperoleh setelah akta pendirian yayasan berupa akta notaris mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 
Pencabutan pengesahan akta pendirian yayasan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui putusan Pengadilan Tata Usaha Negara mengakibatkan yayasan itu tidak lagi memenuhi persyaratan legalitas sebagai badan hukum.
 
Seperti apakah akibat hukum pencabutan pengesahan tersebut? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Bernadetha Aurelia Oktavira mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sebelas Maret pada tahun 2019 dengan peminatan Hukum Perdata.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua