Rabu, 19 August 2020

Langkah Hukum Saat NIK Disalahgunakan Perusahaan Pembiayaan

Langkah Hukum Saat NIK Disalahgunakan Perusahaan Pembiayaan

Pertanyaan

Saya sedang dalam posisi dirugikan oleh perusahaan pembiayaan karena NIK saya dilaporkan dengan nama berbeda kepada OJK, sehingga NIK saya jadi tersangkut masalah kredit di OJK dan saya jadi tidak dapat mengajukan kredit. Padahal selama ini NIK tersebut memang benar adalah milik saya dan telah dikonfirmasi oleh Dukcapil. Saya sudah menempuh langkah pengaduan yang disarankan OJK setempat, tetapi tidak ada iktikad baik dari si perusahaan pembiayaan. Apa langkah yang harus saya lakukan? Apakah saya harus gugat di pengadilan?

Intisari Jawaban

Perbuatan perusahaan pembiayaan tersebut patut diduga menyalahgunakan Nomor Induk Kependudukan (“NIK”) Anda dan membuatnya menjadi atas nama orang lain. Karena data tersebut dipakai dalam laporan ke Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), perbuatan tersebut dapat diduga merupakan tindak pidana pemakaian surat palsu apabila laporan tersebut disampaikan dalam bentuk surat.
 
Atas perbuatan perusahaan pembiayaan, langkah Anda melapor kepada OJK setempat sudah tepat. Langkah lain yang bisa dilakukan di antaranya adalah melaporkan ke kepolisian atau menggugat secara perdata.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Bernadetha Aurelia Oktavira mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sebelas Maret pada tahun 2019 dengan peminatan Hukum Perdata.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua