Kamis, 27 Agustus 2020

Yang Berwenang Mengelola dan Menarik Pungutan Parkir di Pasar Tradisional

Yang Berwenang Mengelola dan Menarik Pungutan Parkir di Pasar Tradisional

Pertanyaan

Parkir pasar di desa itu kewenangan siapa? Sebab di desa kami ada sebuah pasar yang buka setiap 5 hari sekali. Beberapa waktu lalu warga setempat berinisiatif membuat lahan parkir di jalan dekat pasar yang hasilnya lumayan. Lalu pemerintah desa meminta jatah dari hasil parkir, sementara pengelola parkir (warga) tidak mau memberi dengan dalih lokasi pasar berada di lingkungan mereka, uang hasil parkir digunakan untuk menambah kas lingkungan. Bagaimana solusinya?

Intisari Jawaban

Pada dasarnya, dalam pendirian pasar tradisional wajib menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m2 luas lantai penjualan pasar tradisional.
 
Layanan parkir termasuk retribusi daerah apabila berada di tepi jalan umum dan pelayanannya diberikan dan ditentukan oleh pemerintah daerah. Selain itu, penyelenggaraan parkir juga dapat dikenakan pajak parkir yang merupakan salah satu jenis pajak kabupaten/kota.
 
Akan tetapi, pemerintah desa juga dapat melakukan pungutan desa berupa uang parkir apabila telah dinyatakan secara tegas sebelumnya dalam peraturan desa.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Bernadetha Aurelia Oktavira mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sebelas Maret pada tahun 2019 dengan peminatan Hukum Perdata.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua