Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Pengalihan Hak atas Paten
pewarisan;
hibah;
wasiat;
wakaf;
perjanjian tertulis; atau
sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengalihan hak atas paten tersebut harus disertai dokumen asli paten berikut hak lain yang berkaitan dengan paten. Selain itu, segala bentuk pengalihan hak atas paten harus dicatat dan diumumkan dengan dikenai biaya.
[1]
Jika pengalihan hak atas paten tidak sesuai dengan ketentuan, segala hak dan kewajiban masih melekat pada pemegang paten.
[2]
Patut dicatat, pengalihan hak tidak menghapus hak inventor selaku pemegang paten untuk tetap dimuat nama dan identitasnya dalam sertifikat paten.
[3]
Syarat Pencatatan Pengalihan Paten
Pengalihan paten harus dicatatkan dalam daftar umum paten serta diumumkan melalui media elektronik dan/atau nonelektronik oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menkumham”).
[4]
Permohonan pencatatan pengalihan paten harus memenuhi syarat:
[5]membayar biaya permohonan pencatatan pengalihan paten;
membayar biaya tahunan atas paten;
melengkapi dokumen permohonan pencatatan pengalihan paten; dan
melampirkan surat pernyataan bahwa dokumen yang diserahkan sesuai dengan aslinya.
Khusus untuk pemohon pencatatan pengalihan paten karena pewarisan harus melampirkan dokumen kelengkapan:
[6]petikan atau salinan dokumen paten atau fotokopi sertifikat paten dan dokumen paten;
surat kematian pemegang paten;
salinan surat tanda bukti sebagai ahli waris dalam bentuk penetapan waris dari pengadilan agama untuk yang beragama Islam, akta waris yang dibuat oleh notaris, atau penetapan waris yang dibuat oleh pengadilan negeri;
surat pernyataan ahli waris yang menunjuk salah seorang ahli waris untuk mengurus permohonan pencatatan pengalihan paten dalam hal ahli waris lebih dari 1 orang;
surat kuasa khusus dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa;
bukti pembayaran biaya permohonan pencatatan pengalihan paten;
bukti pembayaran biaya tahunan atas paten;
surat pernyataan ahli waris mengenai pelepasan paten, jika ahli waris melakukan pelepasan paten;
bukti pencatatan perjanjian lisensi, dalam hal paten telah diberikan lisensi kepada pihak lain;
fotokopi sertifikat jaminan fidusia dan persetujuan tertulis dari penerima fidusia, dalam hal hak atas paten dijadikan objek jaminan fidusia; dan
fotokopi peraturan presiden mengenai pelaksanaan paten oleh pemerintah, dalam hal paten dilaksanakan oleh pemerintah.
Sementara, untuk pemohon pencatatan pengalihan paten karena hibah harus melampirkan dokumen kelengkapan:
[7]petikan atau salinan dokumen paten atau fotokopi sertifikat paten dan dokumen paten;
salinan akta hibah;
surat kuasa khusus jika diajukan melalui kuasa;
bukti pembayaran biaya permohonan pencatatan pengalihan paten;
bukti pembayaran biaya tahunan atas paten;
surat pernyataan penerima hibah mengenai pelepasan paten, jika penerima hibah melakukan pelepasan paten;
bukti pencatatan perjanjian lisensi, jika telah dilisensikan kepada pihak lain;
fotokopi sertifikat jaminan fidusia dan persetujuan tertulis dari penerima fidusia, dalam hal hak atas paten dijadikan objek jaminan fidusia; dan
fotokopi peraturan presiden mengenai pelaksanaan paten oleh pemerintah, dalam hal paten dilaksanakan oleh pemerintah.
Untuk pemohon pencatatan pengalihan paten karena wasiat, harus melampirkan dokumen kelengkapan:
[8]petikan atau salinan dokumen paten atau fotokopi sertifikat paten dan dokumen paten;
surat kematian pemegang paten;
salinan akta wasiat;
surat kuasa khusus jika diajukan melalui kuasa;
bukti pembayaran biaya permohonan pencatatan pengalihan paten;
bukti pembayaran biaya tahunan atas paten;
surat pernyataan penerima wasiat mengenai pelepasan paten, jika penerima wasiat melakukan pelepasan paten;
bukti pencatatan perjanjian lisensi, jika telah dilisensikan kepada pihak lain;
fotokopi sertifikat jaminan fidusia dan persetujuan tertulis dari penerima fidusia, dalam hal hak atas paten dijadikan objek jaminan fidusia; dan
fotokopi peraturan presiden mengenai pelaksanaan paten oleh pemerintah, dalam hal paten dilaksanakan oleh pemerintah.
Pemohon pencatatan pengalihan paten karena wakaf harus melampirkan dokumen kelengkapan:
[9]petikan atau salinan dokumen paten atau fotokopi sertifikat paten dan dokumen paten;
akta ikrar wakaf yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
surat kuasa khusus jika diajukan melalui kuasa;
bukti pembayaran biaya permohonan pencatatan pengalihan paten;
bukti pembayaran biaya tahunan atas paten; dan
surat pernyataan pemegang paten bahwa paten tidak diberikan lisensi kepada pihak lain secara eksklusif, tidak dijadikan objek jaminan fidusia, dan bukan merupakan paten yang dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan pertimbangan berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara atau paten yang mengganggu atau bertentangan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
Pemohon pencatatan pengalihan paten karena perjanjian tertulis harus melampirkan dokumen kelengkapan:
[10]petikan atau salinan dokumen paten atau fotokopi sertifikat paten dan dokumen paten;
salinan akta perjanjian;
surat kuasa khusus jika diajukan melalui kuasa;
bukti pembayaran biaya permohonan pencatatan pengalihan paten;
bukti pembayaran biaya tahunan atas paten;
bukti pencatatan perjanjian lisensi, jika paten telah dilisensikan kepada pihak lain;
fotokopi sertifikat jaminan fidusia dan persetujuan tertulis dari penerima fidusia, dalam hal hak atas paten dijadikan objek jaminan fidusia; dan
fotokopi peraturan presiden mengenai pelaksanaan paten oleh pemerintah, dalam hal paten dilaksanakan oleh pemerintah.
Pemohon pencatatan pengalihan paten karena sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan melampirkan dokumen kelengkapan:
[11]petikan atau salinan dokumen paten atau fotokopi sertifikat paten dan dokumen paten;
salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bukti pengalihan paten karena sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;
surat kuasa khusus dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa;
bukti pembayaran biaya permohonan pencatatan pengalihan paten;
bukti pembayaran biaya tahunan atas paten;
surat pernyataan penerima paten mengenai pelepasan paten, jika penerima paten melakukan pelepasan paten;
bukti pencatatan perjanjian lisensi, jika telah dilisensikan kepada pihak lain;
fotokopi sertifikat jaminan fidusia dan persetujuan tertulis dari penerima fidusia, dalam hal hak atas paten dijadikan objek jaminan fidusia; dan
fotokopi peraturan presiden mengenai pelaksanaan paten oleh pemerintah, dalam hal paten dilaksanakan oleh pemerintah.
Prosedur Permohonan Pencatatan Pengalihan Paten
Pemohon mengajukan permohonan pencatatan pengalihan paten secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengisi formulir dan melampirkan persyaratan di atas yang dilakukan secara elektronik dan/atau nonelektronik.
[12]
Formulir tersebut minimal memuat:
[13]tanggal, bulan, dan tahun permohonan;
nama dan alamat lengkap pemohon;
nama dan alamat lengkap pemegang paten;
nomor dan judul paten; dan
nama dan alamat lengkap kuasanya dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa.
Menkumham melakukan pemeriksaan terhadap permohonan dan kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja.
[14]
Dalam hal persyaratan belum lengkap, Menkumham memberitahukan secara tertulis ke pemohon atau kuasanya untuk melengkapi persyaratan maksimal 60 hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan kekurangan persyaratan.
[15]
Jika pemohon atau kuasanya tidak melengkapi persyaratan, permohonan pencatatan pengalihan paten dianggap ditarik kembali, namun biaya yang telah dibayar tidak dapat ditarik kembali. Permohonan yang ditarik kembali dapat diajukan kembali.
[16]
Dalam hal persyaratan dinyatakan lengkap, Menkumham melakukan pencatatan pengalihan paten dalam jangka waktu maksimal 14 hari kerja terhitung sejak tanggal kelengkapan persyaratan terpenuhi.
[17]
Menkumham mengumumkan dalam media elektronik dan/atau nonelektronik serta memberitahukan pencatatan itu ke pemohon atau kuasanya maksimal 30 hari kerja terhitung sejak pencatatan.
[18]
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat
Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan
Konsultan Mitra Justika.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
[1] Pasal 74 ayat (2) dan (3) UU Paten
[2] Pasal 74 ayat (4) UU Paten
[3] Pasal 75
jo. Pasal 1 angka 3 dan angka 6 UU Paten
[4] Pasal 3 ayat (1) PP 46/2020
[5] Pasal 7 ayat (1) PP 46/2020
[12] Pasal 15 ayat (1), (2), dan (4) PP 46/2020
[13] Pasal 15 ayat (3) PP 46/2020
[15] Pasal 18 ayat (1) PP 46/2020
[16] Pasal 18 ayat (2), (3), dan (4) PP 46/2020
[17] Pasal 19 ayat (1) PP 46/2020
[18] Pasal 19 ayat (2) PP 46/2020
