Kekhususan Pengelolaan Bersama Minyak dan Gas Bumi di Aceh

Bacaan 8 Menit
Kekhususan Pengelolaan Bersama Minyak dan Gas Bumi di Aceh
Pertanyaan

Jika ada Peraturan Menteri (Permen) yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) di atasnya, apakah Permen tersebut melanggar konstitusi? Jika Permen tidak memuat dasar hukum (contoh: “Mengingat: 1. PP No. xx/20xx"), padahal PP ini menjadi dasar dari pelaksanaan UU di atasnya, apakah kita dapat mengabaikan Permen tersebut? Sebagai contoh, Permen ESDM N8/2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split dan perubahannya tidak memuat dasar hukum ("Mengingat : PP 23/2015 tentang Pengelolaan Bersama SDA Migas di Aceh”). Apakah Permen tersebut otomatis tidak berlaku untuk pengelolaan bersama SDA Migas di Aceh? Mengingat Aceh memiliki UU khusus yaitu UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh yang dalam Pasal 160 diatur secara khusus dan istimewa mengenai pengelolaan migas di Aceh. Terima kasih.

Intisari Jawaban

Peraturan Menteri pada prinsipnya diakui keberadannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Lalu bagaimana jika ada suatu Peraturan Menteri yang tidak memuat dasar hukum peraturan perundang-undangan pada bagian Mengingat, yang mengatur tentang otonomi khusus di suatu daerah, dalam hal ini Aceh? Apakah Peraturan Menteri tersebut melanggar konstitusi?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.