Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Perlu Anda pahami sebelumnya apa yang dimaksud dengan naskah akademik berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan:

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

KLINIK TERKAIT

Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

11 Apr 2024

Bolehkah Kepala Daerah Merangkap Jabatan Sebagai Menteri?

29 Des 2020

Ini Arti Kode Plat Nomor Khusus dan Rahasia untuk Kendaraan Pejabat

03 Nov 2020

Bolehkah Pjs Bupati Melakukan Penggantian Pejabat?

15 Okt 2020

Perencanaan Penyusunan Perda

Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda, kita pahami terlebih dahulu mengenai perencanaan penyusunan suatu Peraturan Daerah (“Perda”).

Pada dasarnya, perencanaan penyusunan Perda Provinsi dilakukan dalam Prolegda Provinsi,[1] sedangkan terhadap Perda Kabupaten/Kota dilakukan dalam Prolegda Kabupaten/Kota.[2]

Baik Prolegda Provinsi dan Kabupaten/Kota memuat program pembentukan Perda dengan judul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.[3]

Adapun materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya merupakan keterangan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah (“Raperda”) Provinsi atau Kabupaten/Kota meliputi:[4]

1. latar belakang dan tujuan penyusunan;
2. sasaran yang ingin diwujudkan;
3. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
4. jangkauan dan arah pengaturan.

Materi tersebut akan dilakukan pengkajian dan penyelarasan, yakni proses untuk mengetahui keterkaitan materi yang akan diatur dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang vertikal atau horizontal sehingga dapat mencegah tumpang tindih pengaturan atau kewenangan[5] dan setelahnya dituangkan dalam naskah akademik.[6]

Nantinya, hasil penyusunan Prolegda antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“DPRD”) dan pemerintah daerah tersebut lalu disepakati jadi Prolegda dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD dalam bentuk Keputusan DPRD.[7]

Apakah Raperda Wajib Disertai Naskah Akademik?

Jika kita merujuk dari Perlukah Naskah Akademik dalam Pembentukan Instruksi Presiden?, tidak semua peraturan perundang-undangan membutuhkan naskah akademik. Yang disertai dengan naskah akademik yaitu Rancangan Undang-Undang,[8] Raperda Provinsi,[9] dan Raperda Kabupaten/Kota.[10]

Sehingga menjawab pertanyaan Anda, memang benar telah diatur bahwa Raperda Provinsi disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.[11]

Namun patut dicatat, hal itu juga berlaku bagi Raperda Kabupaten/Kota sebagaimana diatur Pasal 63 UU 12/2011:

Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Baca juga: Arti Mutatis Mutandis dan Contohnya

Kemudian dipertegas kembali dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“Perpres 87/2014”) dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (“Permendagri 80/2015”) sebagai berikut:[12]

Pemrakarsa dalam mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Adapun penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud di atas minimal memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.[13]

Khusus Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pencabutan Perda, atau perubahan Perda yang hanya mengubah beberapa materi disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.[14]

Neni Viantin Diyah Martiva, Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi menerangkan penyertaan naskah akademik tergantung pada Raperda yang diusulkan. Jika masih merupakan Raperda awal atau yang belum pernah dibuat sebelumnya, maka wajib disertai naskah akademik. Sedangkan untuk Raperda perubahan atas Perda yang sudah ada, cukup disertai dengan penjelasan atau keterangan.

Neni menambahkan dalam praktik naskah akademik baru disusun setelah usulan Raperda disepakati jadi Prolegda. Sementara pada tahap proses penyeleksian usulan Raperda, cukup menyertakan materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Jadi, untuk beberapa Raperda tertentu dapat diajukan cukup disertai dengan penjelasan atau keterangan. Sedangkan menjawab pertanyaan Anda, dalam praktik naskah akademik tetap dibuat dan baru disusun setelah disepakati jadi Prolegda sesuai dengan hasil pengkajian dan penyelarasan yang sudah dilakukan sebelumnya.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata–mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Catatan:

Kami telah melakukan wawancara dengan Neni Viantin Diyah Martiva, Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi via telepon pada Senin, 25 Januari 2021 pukul 12.00 WIB.