Peran Masyarakat Jika Terjadi Kekosongan Hukum Atas Peraturan Pelaksana UU

Bacaan 5 Menit
Peran Masyarakat Jika Terjadi Kekosongan Hukum Atas Peraturan Pelaksana UU
Pertanyaan

Tak bisa dipungkiri perubahan dalam UU Cipta Kerja membutuhkan berbagai peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah (PP). Namun hingga kini PP terkait belum terbit. Belum lagi peraturan pelaksana lain seperti Peraturan Menteri yang juga belum diubah atau disesuaikan lagi dengan bunyi UU Cipta Kerja. Lantas saat terjadi kekosongan hukum, bagaimana solusinya? Bisakah peraturan pelaksana yang lama tetap berlaku? Tolong berikan salah satu contohnya.

Intisari Jawaban

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yakni 2 November 2020. UU ini memerintahkan pembentukan beberapa peraturan pelaksana. Namun hingga saat ini, belum semua peraturan pelaksana yang dimaksud itu terbit.

Oleh karena itu, bisakah tetap menggunakan peraturan pelaksana yang lama di mana undang-undangnya sudah direvisi oleh UU Cipta Kerja? Atau solusi apa yang bisa diupayakan masyarakat?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.