Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Pilihan Hukum dalam Kontrak

Pertama-tama kami asumsikan bahwa yang Anda maksud adalah penyelesaian sengketa yang timbul dari kontrak/perjanjian di bidang perbankan.

KLINIK TERKAIT

Mengenal Ekspropriasi dan Nasionalisasi dalam Hukum Indonesia

11 Jun 2021

Bolehkah Pihak Ketiga Menagih Piutang ke Debitur?

07 Jun 2021

Perlukah Dokumen Asing Dilegalisasi di KBRI?

19 Feb 2021

Mengenal Renvoi dalam Hukum Perdata Internasional

18 Des 2020

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Priskila P. Penasthika dalam Berlakukah Hukum Asing untuk Sengketa Kontrak Internasional di Indonesia?, pilihan hukum berakar pada asas kebebasan berkontrak yang menentukan bahwa para pihak memiliki kebebasan untuk menyepakati kontrak di antara mereka. Kebebasan ini termasuk pula kebebasan untuk memilih hukum yang berlaku bagi kontrak mereka, tentunya dalam batasan-batasan tertentu (hal. 1).

Selain itu, Priskila juga menjelaskan bahwa persoalan pilihan hukum umumnya mengemuka ketika hubungan hukum kontrak terjadi antara pihak-pihak yang berasal dari yurisdiksi hukum yang berbeda-beda (hal. 1).

Masih dalam artikel yang sama, Priskila menegaskan bahwa terdapat beberapa hal yang penting terkait dengan kebebasan para pihak memilih hukum yang berlaku untuk kontrak internasional yang mereka sepakati (hal. 1-2):

1. Hukum yang dipilih tersebut tidak boleh melanggar ketertiban umum (public order/public policy) sebagaimana dikenal dalam Hukum Perdata Internasional;
2. Hukum yang dipilih hanya berlaku untuk akibat-akibat dan pelaksanaan dari kontrak, bukan untuk syarat lahirnya atau terciptanya kontrak;
3. Hukum yang dipilih untuk berlaku dalam kontrak internasional tersebut adalah mengenai hukum materiil saja, bukan hukum formil atau hukum acara. Ini artinya, jika terjadi sengketa terkait kontrak internasional tersebut, hukum formil atau hukum acara untuk penyelesaian sengketa kontrak tersebut adalah tetap hukum acara dari negara tempat sengketa tersebut diselesaikan.

Berkaitan dengan ketertiban umum sebagai batasan yang tidak boleh dilanggar pada poin pertama di atas, sebagaimana telah dijelaskan Sudargo Gautama tentang Tips Menentukan Pilihan Hukum dan Yurisdiksi dalam Perjanjian dalam bukunya Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia, para pihak dapat memilih sendiri hukum (Choice of Law/Rechtswahl) yang harus dipakai untuk kontrak (perjanjian) dengan pembatasan, yaitu sepanjang tidak melanggar ketertiban umum dan tidak boleh menjelma menjadi penyelundupan hukum.

Mengenai ketertiban umum, Ronald Saija dalam buku Hukum Perdata Internasional menjelaskan bahwa dalam praktik telah timbul berbagai penafsiran soal maknanya. Dalam penafsiran sempit yang dimaksud dengan pelanggaran terhadap ketertiban umum hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut penafsiran luasnya, pelanggaran tidak hanya terbatas kepada pelanggaran hukum positif saja, melainkan meliputi juga segala nilai-nilai dan prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat (hal. 82)

Aturan mengenai hal ini terdapat dalam Pasal 25 Algemene Bepalingen (“AB”), bahwa perbuatan atau perjanjian tidak boleh menghilangkan kekuatan peraturan hukum, ketentuan umum atau kesusilaan.[1]

Menyambung pertanyaan Anda, Aminah dalam artikel Pilihan Hukum dalam Kontrak Perdata Internasional yang dimuat dalam Jurnal Diponegoro Private Law Review menjelaskan bahwa pilihan hukum adalah hukum yang dipilih oleh para pihak dalam kontrak sebagai alat untuk mengintepretasikan isi dari perjanjian meliputi obyek, pengaturan hak dan kewajiban atau untuk menyelesaikan jika terjadi sengketa (hal. 7). Jadi, memang pada dasarnya dalam menyelesaikan sengketa perjanjian/kontrak, dimungkinkan bagi para pihak untuk membuat pilihan hukum.

Menjawab pertanyaan Anda, sepanjang penelusuran kami, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (“UU Perbankan”) dan aturan perubahannya tidak membatasi pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa kontrak/perjanjian dalam bidang perbankan. Begitu pula, dalam Otoritas Jasa Keuangan pada dasarnya hanya mengatur mengenai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa di bidang perbankan, di antaranya melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 Tahun 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang mana keduanya juga tidak mengatur jelas mengenai pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa perbankan.

Sehingga, kami berpendapat bahwa sah-sah saja dan dibolehkan bagi para pihak untuk memilih hukum negara lain sebagai hukum yang berlaku dalam penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian/kontrak di bidang perbankan. Akan tetapi, sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya, pilihan hukum tersebut tidak boleh melanggar keteriban umum, termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga, sebaiknya para pihak tetap memperhatikan ketentuan mengenai perbankan yang berlaku di Indonesia, apalagi jika kedua belah pihak berdomisili/menjalankan bisnis di Indonesia.

Eksekusi Jaminan di Indonesia dalam Kontrak yang Diatur Hukum Asing

Berkaitan dengan pertanyaan kedua Anda, perlu dipahami bahwa perjanjian jaminan pada dasarnya merupakan perjanjian accessoir/tambahan dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit/perjanjian pembiayaan sebagaimana dijelaskan dalam Bolehkah Pihak Ketiga Menjadi Pemberi Jaminan Fidusia?. Oleh karena itu, perlu diperhatikan bahwa dalam kasus yang Anda tanyakan, pilihan hukum asing sebagai dasar penyelesaian sengketa pada dasarnya berlaku untuk sengketa terkait perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian kredit dan bukan perjanjian jaminannya.

Atas dasar pemahaman tersebut, menurut Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H. dan Leonora Bakarbessy, S.H., M.H., dosen hukum perdata, khususnya hukum jaminan pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dalam hal terdapat jaminan kebendaan di Indonesia yang disertakan dalam kontrak yang pilihan hukumnya merupakan hukum asing/negara lain, maka eksekusi terhadap jaminan tersebut tetap dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini, apabila lembaga jaminannya adalah hak tanggungan, maka berlaku Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah(“UU Hak Tanggungan”). Hal tersebut didasarkan atas 3 alasan yaitu:

1. Pilihan hukum berlaku untuk penyelesaian sengketa perjanjian pokoknya saja, karena perjanjian jaminan dibuat di Indonesia dan objeknya berada di Indonesia, jadi hukum Indonesia yang berlaku.
2. Eksekusi jaminankebendaan yang berada di Indonesia tidak dapat menggunakan hukum asing sekalipun diperjanjikan karena dalam eksekusinya ada keterlibatan pejabat setempat sehingga tidak dapat menggunakan hukum asing.
3. Untuk benda tidak bergerak, seperti tanah, maka berdasarkan kaidah yang berlaku dalam Hukum Perdata Internasional (HPI), hukum yang berlaku adalah hukum tempat benda tidak bergerak itu berada.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas, mengenai jaminan kebendaan dalam kasus yang Anda tanyakan, hukum yang berlaku tetaplah hukum Indonesia.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 Tahun 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

Referensi:

1. Ronald Saija, Hukum Perdata Internasional, (Sleman: Deepublish), 2019;
2. Aminah, Pilihan Hukum dalam Kontrak Perdata Internasional, Jurnal Diponegoro Private Law Review, Volume 4 Nomer 2, 2019;
3. Winda Pebrianti, Penerapan Lembaga Pilihan Hukum Terhadap Sengketa Hukum dalam Pelaksanaan Kontrak Bisnis Internasional, Jurnal Hukum Adil, Volume 3 Nomor 2, 2012.

Catatan:

Kami telah melakukan wawancara dengan Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H. dan Leonora Bakarbessy, S.H., M.H., dosen hukum perdata, khususnya hukum jaminan, pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga melalui WhatsApp pada Selasa 29 Juni 2021, pukul 12.42 WIB.

[1] Winda Pebrianti, Penerapan Lembaga Pilihan Hukum Terhadap Sengketa Hukum dalam Pelaksanaan Kontrak Bisnis Internasional, Jurnal Hukum Adil, Volume 3 Nomor 2, 2012, hal. 324