Usir Seseorang karena Lakukan Money Politic, Begini Perspektif HAM

Bacaan 7 Menit
Usir Seseorang karena Lakukan <i>Money Politic</i>, Begini Perspektif HAM
Pertanyaan

Di tempat saya, ada sidang pleno untuk pemilihan ketua RW, salah satu point-nya menyangkut tentang pengusiran calon yang melakukan money politic untuk meninggalkan rumah dan kampung, dan keluarganya untuk sanksi sosial. Setahu saya jika ada pengusiran pribumi atau sanksi sosial seperti itu sudah melanggar HAM, tapi saat ditanyakan, mereka berpendapat bahwa pemilihan seperti ini bisa mempertimbangkan kearifan lokal. Apakah ini bertentangan atau tidak?

Intisari Jawaban

Persyaratan dan pemilihan ketua Rukun Warga (“RW”) diatur dalam peraturan daerah masing-masing. Di sisi lain, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”) disebutkan setiap orang berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Lalu, bagaimana jika warga menyepakati mengusir calon ketua RW dan keluarganya yang melakukan money politic sebagai bentuk sanksi sosial, apakah sanksi semacam ini melanggar HAM?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Punya Masalah Hukum Yang Sedang Dihadapi?
Mulai dari Rp 30.000
Powered By Justika