Saya sudah melaporkan dan mengajukan pengembalian dana kepada 'perusahaan' toko online bersangkutan. Namun, sampai sekarang mereka masih mengatakan "akan kami usahakan sebaik mungkin" hingga melebihi waktu yang mereka sendiri tetapkan. Uang sebanyak Rp2.850.000 tidak mereka kembalikan kepada saya, seorang pembeli yang tidak menerima barang. Sekarang mereka menambah lagi waktu, untuk ke sekian kalinya. Apakah saya bisa menuntut mereka dengan masalah seperti ini? Kesan yang mereka berikan seakan-akan tidak mempedulikan permintaan saya, dan tanpa tanggung jawab mengambil uang saya begitu saja.
DAFTAR ISI
INTISARI JAWABAN
Dalam hukum perlindungan konsumen dikenal sebuah doktrin let the buyer beware. Artinya, dalam suatu hubungan jual beli, konsumen/pembeli wajib untuk berhati-hati dalam setiap transaksi jual-beli yang dilakukan. Kewajiban konsumen terletak pada kesadaran untuk membaca dan mempelajari segala implikasi ketentuan yang dimuat dalam terms & conditions suatu platform.
Mengapa hal tersebut penting untuk diperhatikan dan dipelajari, dan bagaimana solusi terkait barang pesanan Anda yang belum diterima?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.
ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Berdasarkan informasi yang Anda berikan dalam pertanyaan, Anda membeli suatu barang dengan total harga Rp2.850.000 di salah satu penjual secara online, yang dalam hal ini kami asumsikan transaksi terjadi di marketplace.
Namun, dikarenakan Anda tak kunjung menerima barang, Anda mengajukan pengembalian dana melalui marketplace yang bersangkutan. Sayangnya, hingga saat ini, uang Anda belum dikembalikan. Untuk itu, kami akan membahasnya satu per satu.
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000
Perjanjian Jual Beli Online
Jual beli, menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.
Pasal 1458 KUH Perdata kemudian menegaskan, jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.
Terhadap uraian pasal tersebut, disarikan dari Tanggung Jawab Perdata atas Cacat Barang dalam Transaksi Online, disimpulkan bahwa jual beli sudah terjadi meskipun barangnya baru akan diantar beberapa saat kemudian, dan pembayaran barang dilakukan nanti begitu barang sampai.
Jika menggunakan konsep hukum perdata tersebut, kesepakatan perjanjian jual beli daring tadi baru sekadar kewajiban, atau suatu obligatoir. Ia belum memindahkan hak milik atas barang. Perpindahan hak milik atas barang baru terjadi setelah berlangsung penyerahan barang alias levering. Oleh karena itu, momentum penyerahan barang sangat penting dalam perspektif hukum.
Terkait kesepakatan dalam konteks jual beli online melalui marketplace, dikutip dari Ogah Bayar Pesanan Cash on Delivery (COD), Ini Hukumnya!, tercapainya kata sepakat terjadi ketika pembeli menekan tombol ‘buat pesanan’ atau kalimat instruksi lainnya yang pada intinya berarti si pembeli setuju untuk membeli barang dari si penjual dengan harga yang telah tertera beserta ongkos kirimnya. Setelah itu, maka jual beli dianggap telah terjadi.
Dari ketentuan di atas, dapat disimpulkan dalam jual beli, pembeli wajib membayar harga, dan penjual wajib menyerahkan barang. Jual beli dianggap telah terjadi saat penjual dan pembeli sepakat dengan harga dan barang, meskipun penjual belum menyerahkan barang. Meski demikian, perpindahan hak milik atas barang baru terjadi setelah barang diserahkan kepada pembeli.
Jika Pembeli Sudah Bayar, Tapi Tak Kunjung Menerima Barang
Lantas, apa upaya hukum yang bisa dilakukan pembeli yang sudah membayar (check out pesanan), namun barang tak kunjung dikirim?
Jika merujuk kewajiban penjual sebagaimana diterangkan sebelumnya, dalam hal penjual tak menyerahkan barang, padahal barang dan harga telah disepakati dan dibayar oleh pembeli, maka penjual yang bersangkutan dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi.
Selanjutnya, jika dikaitkan dengan jual beli melalui marketplace, Abdul Salam menerangkan, dalam hukum perlindungan konsumen dikenal sebuah doktrin let the buyer beware. Artinya, dalam suatu hubungan jual beli, konsumen/pembeli wajib untuk berhati-hati dalam setiap transaksi jual-beli yang dilakukan. Kewajiban konsumen terletak pada kesadaran untuk membaca dan mempelajari segala implikasi ketentuan yang dimuat dalam terms & conditions suatu platform.
Sehingga, untuk menentukan upaya yang bisa dilakukan, memang benar pembeli harus memahami terms & conditions yang diatur dalam marketplace yang bersangkutan serta mengikuti prosedur yang telah disediakan. Misalnya, jika Anda membeli barang melalui Shopee Indonesia, pembeli yang tidak menerima barang dapat meminta pengembalian dana, dengan prosedur sebagai berikut:[1]
Dana akan tertahan di Shopee ketika pembeli mengajukan klaim tidak terima pesanan.
Penjual harus merespon pengajuan klaim pembeli dalam waktu 3 hari terhitung sejak klaim diajukan untuk mencegah pengembalian dana kepada pembeli secara otomatis.
Permasalahan akan ditindaklanjuti jika penjual menolak klaim atau mengajukan bantuan kepada Shopee. Penjual harus mempersiapkan dokumen pendukung berikut:
Bukti resmi pengiriman. Misalnya, nomor resi yang sah.
Foto paket yang memperlihatkan: informasi pengiriman, seperti jasa kirim, nomor resi, nama pembeli dan penjual, nomor kontak, dan alamat pengiriman.
Riwayat chat atau bukti lainnya yang menunjukkan kesepakatan atau negosiasi telah dilakukan.
Kronologis permasalahan pengembalian barang.
Patut diperhatikan, terdapat beberapa catatan yang harus diperhatikan pembeli yang bersangkutan, di antaranya yaitu pembeli memiliki waktu 1 hari untuk melampirkan bukti yang jelas untuk mendukung pengajuan pengembalian dana, atau dana akan dilepaskan kepada pihak penjual. Jika bukti yang terkumpul tidak menjelaskan klaim/masalah, bukti tersebut tidak dapat diterima.
Jadi, jika melangsungkan jual beli secara online melalui marketplace, pembeli harus betul-betul membaca dan mempelajari segala implikasi ketentuan yang dimuat dalam terms & conditions suatu platform.
Dalam kasus Anda, dikarenakan telah menempuh prosedur yang diatur dalam marketplace yang bersangkutan, Anda dapat menunggu hingga waktu yang diperjanjikan. Selain itu, sebaiknya Anda juga memperhatikan ketentuan batas waktu pengembalian dana di marketplace. Sebab, jika ternyata pihak marketplace telah melebihi batas waktu, maka marketplace telah wanprestasi.
Yang Harus Dipahami Sebelum Menggugat Marketplace
Lantas, dengan telah menempuh prosedur pengembalian dana dan telah terjadinya wanpretasi, upaya hukum apa lagi yang bisa ditempuh pembeli?
Untuk menjawab pertanyaan ini, Anda harus terlebih dahulu memeriksa pilihan hukum sertaforum penyelesaian sengketa marketplace. Sebab, disarikan dari Pahami Choice of Law dan Choice of Forum Saat Melakukan Transaksi Lintas Batas, tidak semua platform digital menggunakan sistem hukum atau peraturan perundang-undangan Indonesia sebagai pilihan hukum (choice of law). Forum penyelesaian sengketa (choice of forum) pun belum tentu menggunakan pengadilan atau alternative dispute resolution (ADR) yang ada di Indonesia (hal. 1).
Masih dari sumber yang sama, sebagai contoh, dalam klausula yang diatur di Shopee, tertulis bahwa hukum yang mengatur adalah Hukum Republik Singapura. Jika terjadi sengketa, maka choice of forum yang berwenang menyelesaikan sengketa adalah Singapore International Arbitration Centre (“SIAC”) sesuai dengan aturan arbitrase SIAC yang berlaku ketika itu. Mengingat penyelesaian sengketanya yang dilakukan di Singapura, maka pilihan bahasa dalam arbitrase juga ditentukan akan menggunakan bahasa Inggris (hal. 1).
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
