Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Izin Usaha Perusahaan Outsourcing

Menyambung pertanyaan Anda, memang benar berdasarkan Pasal 81 angka 20 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 66 ayat (4), (5), dan (6) UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa perusahaan alih daya atau outsourcing harus berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi izin usaha dari pemerintah pusat, ketentuan tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

4. Perusahaan alih daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.
5. Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Namun sepanjang penelusuran kami, ketentuan lebih lanjut mengenai izin perusahaan alih daya berdasarkan turunan UU Cipta Kerja hingga saat ini belum diterbitkan. Adapun peraturan sebelumnya yang berlaku adalah Permenaker 19/2012 dan perubahannya.

KLINIK TERKAIT

Membuat Perjanjian Kerja Karyawan Outsourcing, Tanggung Jawab Siapa?

13 Apr 2022

Polisi Periksa Izin Perusahaan, Bolehkah?

28 Mar 2022

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Masihkah Izin Komersial/Operasional Diperlukan?

28 Des 2021

Apakah Pekerja Outsourcing Berhak Dapat Kompensasi?

22 Nov 2021

Akan tetapi, Permenaker 19/2012 dan perubahannya telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Permenaker 23/2021, yang telah berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 12 November 2021 dan berlaku surut sejak tanggal 2 Februari 2021 silam.

Kemudian, belum lama ini Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang pada intinya menyatakan:

1. Pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan harus dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan diucapkan;
2. UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai tenggang waktu;
3. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan diucapkan dan jika tidak dilakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional permanen;
4. Apabila dalam tenggang waktu 2 tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU Cipta Kerja, maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali;
5. Menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan menerbitkan peraturan pelaksana baru berkaitan UU Cipta Kerja.

Baca juga: Cara Memaknai Keberlakuan UU Cipta Kerja Pasca Putusan MK

Sehingga, dapat dipahami bahwa pemerintah tidak dapat menerbitkan lagi peraturan pelaksana baru terkait outsourcing sebagaimana Permenaker 19/2012 yang sudah terlanjur dicabut.

Oleh karena itu, dalam praktiknya, segala pelaksanaan outsourcing tetap merujuk pada ketentuan yang lama.

Menjawab pertanyaan Anda, izin bagi perusahaan outsourcing sepanjang penelusuran kami dapat diajukan kepada lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) Permenaker 11/2019 sebagai berikut:

1. Setiap Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh wajib memiliki izin usaha penyediaan jasa Pekerja Buruh.
2. Untuk dapat memiliki izin usaha, Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh mengajukan permohonan kepada Lembaga OSS dan memenuhi persyaratan:
   1. badan usaha yang berbentuk badan hukum dan didirikan sesuai dengan ketentuan
      peraturan perundang-undangan serta bergerak di bidang usaha penyediaan jasa
      Pekerja/Buruh; dan
   2. memiliki Nomor Induk Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.

Sementara itu, untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) bagi perusahaan alih daya adalah KBLI 78300 untuk Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia.

Bersumber dari laman yang sama, misalnya untuk usaha skala mikro, kewajiban perizinan usahanya mencakup:

1. Berbentuk badan hukum;
2. Menerapkan standar K3L;
3. Menjalankan kegiatan usaha paling lambat 1 tahun setelah perizinan berusaha diterbitkan;
4. Mendaftarkan perjanjian alih daya kepada instansi yang berwenang;
5. Melaporkan perubahan data meliputi:
   1. Nama perusahaan alih daya;
   2. Penanggung jawab perusahaan alih daya;
   3. Alamat perusahaan alih daya; dan/ atau
   4. Bidang usaha.

Dengan demikian, permohonan perizinan usaha bagi perusahaan alih daya atau perusahaan outsourcing diajukan kepada lembaga OSS seperti yang telah dikemukakan di atas dan bukan kepada Dinas Ketenagakerjaan.

Yang Melakukan Pengawasan Outsourcing

Selanjutnya, menjawab pertanyaan kedua Anda, pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha outsourcing dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan. Demikian bunyi dari Pasal 33 Permenaker 19/2012:

Pengawasan pelaksanaan peraturan ini dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan.

Sepanjang penelusuran kami, pengawas ketenagakerjaan ini merupakan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[1]

Adapun unit kerjanya berada pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota pada kementerian di bidang ketenagakerjaan,[2] atau yang sering dikenal dengan Dinas Ketenagakerjaan.

Selain itu, Dinas Ketenagakerjaan juga bisa mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran yang dilakukan perusahaan alih daya. Misalnya, perusahaan alih daya belum mendapatkan bukti pendaftaran perjanjian tapi tetap melaksanakan pekerjaan, ia akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Dinas Ketenagakerjaan Provinsi.[3]

Maka menjawab pertanyaan Anda, dapat disimpulkan bahwa yang melakukan pengawasan pelaksanaan outsourcing adalah pengawas ketenagakerjaan pada unit kerja pengawas ketenagakerjaan di Dinas Ketenagakerjaan.

Adapun untuk mekanisme atau tata cara pengawasan ketenagakerjaan selengkapnya diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 23 Perpres 21/2010.

Bingung menentukan keterkaitan pasal dan kewajiban bisnis Anda, serta keberlakuan peraturannya? Ketahui kewajiban dan sanksi hukum perusahaan Anda dalam satu platform integratif dengan Regulatory Compliance System dari Hukumonline, klik di sini untuk mempelajari lebih lanjut.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain dan kedua kalinya diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.

Putusan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Referensi:

KBLI 78300, yang diakses pada 19 April 2022, pukul 21.00 WIB.

[1] Pasal 1 angka 5 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan (“Perpres 21/2010”)

[2] Pasal 3 ayat (1) Perpres 21/2010

[3] Pasal 20 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 23A ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain