Pro
Pusat Data
Koleksi terlengkap dan terkini berisi peraturan putusan pengadilan preseden serta non-preseden
Solusi
Wawasan Hukum
Klinik
Tanya jawab tentang berbagai persoalan hukum, mulai dari hukum pidana hingga perdata, gratis!
Berita
Informasi terkini tentang perkembangan hukum di Tanah Air, yang disajikan oleh jurnalis Hukumonline
Jurnal
Koleksi puluhan ribu artikel dan jurnal hukum yang kredibel untuk berbagai penelitian hukum Anda
Event
Informasi mengenai seminar, diskusi, dan pelatihan tentang berbagai isu hukum terkini
Klinik
Berita
Login
Pro
Layanan premium berupa analisis hukum dwibahasa, pusat data peraturan dan putusan pengadilan, serta artikel premium.
Solusi
Solusi kebutuhan dan permasalahan hukum Anda melalui pemanfaatan teknologi.
Wawasan Hukum
Layanan edukasi dan informasi hukum tepercaya sesuai dengan perkembangan hukum di Indonesia.
Catalog Product
Ada Pertanyaan? Hubungi Kami
Perusahaan kami merupakan perusahaan pertambangan mineral, bermaksud bekerjasama dengan kontraktor yang akan melakukan pekerjaan merancang, memasok, dan kemudian melaksanakan pekerjaan konstruksi termasuk menstabilkan lokasi, tanah, dan fondasi bangunan untuk membangun infrastruktur pabrik di lokasi tambang. Kontraktor akan menyediakan peralatan konstruksi (crane dan lain-lain) dan tenaga kerja untuk pekerjaan konstruksi, terutama yang akan melibatkan persiapan material, pengangkatan, pemasangan beton, dan pekerjaan terkait lainnya. Pekerjaan diperkirakan memakan waktu sekitar 3-4 bulan. Sehubungan dengan hal tersebut, apakah kontraktor memerlukan izin khusus (IUJK/IUJP) untuk dapat menyediakan jasa bagi perusahaan kami? Jenis IUJK/IUJP harus masuk KBLI nomor berapa? Apa saja peraturan yang mengatur mengenai hal ini (setelah berlakunya UU Cipta Kerja)?
Saat ini ketentuan mengenai perizinan berusaha merujuk pada PP 5/2021 yang disebut dengan perizinan berusaha berbasis risiko.
Menyambung pertanyaan Anda, disebutkan kontraktor akan melakukan pekerjaan konstruksi, oleh karena itu, sepanjang penelusuran kami, ini termasuk jenis usaha konstruksi bangunan sipil pertambangan dengan kode KBLI 42916. Apa saja perizinan usaha yang diperlukan?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Perlu Anda pahami, saat ini pedoman mengenai perizinan berusaha di Indonesia merujuk ke dalam PP 5/2021 yang disebut dengan perizinan berusaha berbasis risiko.
Berdasarkan Pasal 1 angka 3 PP 5/2021, perizinan berusaha berbasis risiko merupakan perizinan berusaha yang didasarkan pada tingkat risiko kegiatan usaha. Tingkat risiko kegiatan usaha dalam PP 5/2021 dibagi menjadi:[1]
Selengkapnya mengenai perizinan berusaha berbasis risiko ini bisa Anda simak ke dalam artikel Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Begini Penjelasannya.
Selanjutnya, karena Anda menyebutkan perusahaan kontraktor akan melaksanakan pekerjaan konstruksi, sepanjang penelusuran kami mengenai bidang konstruksi terdapat ketentuan Pasal 80 ayat (1) PP 5/2021 yang mengatur:
Jasa konstruksi ini mencakup jasa konsultasi konstruksi, pekerjaan konstruksi, atau pekerjaan konstruksi terintegrasi.[2]
Lebih lanjut, menyambung pertanyaan Anda terkait Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) untuk usaha konstruksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II PP 5/2021, Legal Analyst & Content Easybiz, Syarief Toha menerangkan termasuk jenis usaha konstruksi bangunan sipil pertambangan dengan kode KBLI 42916. Kelompok usaha ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali fasilitas eksplorasi dan operasi produksi pertambangan, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
Berdasarkan kode KBLI 42916, jenis usaha konstruksi bangunan sipil pertambangan merupakan usaha dengan risiko menengah tinggi yang memerlukan perizinan berusaha berupa Nomor Induk Berusaha (“NIB”) dan sertifikat standar.[3]
Patut Anda catat, disarikan dari Lampiran III PP 5/2021, untuk kegiatan usaha risiko menengah tinggi perlu diperhatikan beberapa hal berikut ini:
Untuk kegiatan tertentu, verifikasi bisa dilakukan seiring dengan pelaksanaan operasional kegiatan usaha.
Dengan demikian, untuk mendapatkan perizinan berusaha untuk jenis usaha konstruksi bangunan sipil pertambangan yang termasuk risiko menengah tinggi diperlukan NIB dan sertifikat standar, bukan IUJK atau IUJP sebagaimana Anda sebutkan dalam pertanyaan.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Bingung menentukan keterkaitan pasal dan kewajiban bisnis Anda, serta keberlakuan peraturannya? Ketahui kewajiban dan sanksi hukum perusahaan Anda dalam satu platform integratif dengan Regulatory Compliance System dari Hukumonline, klik di sini untuk mempelajari lebih lanjut.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Referensi:
KBLI 42916, yang diakses pada tanggal 19 Mei 2022, pukul 13.00 WIB.
Catatan:
Kami telah melakukan wawancara dengan Legal Analyst & Content Easybiz, Syarief Toha via WhatsApp pada 18 Mei 2022 pukul 14.39 WIB.
[1] Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“PP 5/2021”)
[2] Pasal 80 ayat (2) PP 5/2021
[3] Pasal 14 ayat (1) PP 5/2021
Butuh lebih banyak artikel?
