Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Karakteristik BUMN

Sebelum menjawab pertanyaan Anda, terlebih dahulu, perlu Anda pahami konsep Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”), perusahaan perseroan (perseroan) dan anak perusahaan BUMN.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU BUMN, yang dimaksud dengan BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

KLINIK TERKAIT

Perbedaan BUMN dan BUMD

07 Nov 2023

Ini Aturan Pendirian PT PMA di Indonesia

19 Okt 2023

Penerapan Doktrin Business Judgment Rule di Indonesia

13 Apr 2022

Arti Buyback Saham PT dan Fungsinya

07 Apr 2022

BUMN terdiri dari persero dan perusahaan umum (perum).[1] Persero merupakan BUMN yang berbentuk perseroan yang modalnya terbagi dalam saham yang diatur dalam UU BUMN.[2] Secara detail, persero merupakan BUMN yang berbentuk perseroan terbatas (“PT”) yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara yang bersifat profit oriented.[3] Dalam hal pendiriannya, BUMN harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU BUMN danPP 45/2005 dan PP 72/2016.

Perusahaan Joint Venture BUMN dan PT Swasta

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 2 Permen BUMN PER-04/MBU/06/2020, yang dimaksud dengan anak perusahaan BUMN adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnyadimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN. Salah satu bentuk kerjasama BUMN adalah perusahaan patungan (joint venture company)[4] yang dapat dilakukan melalui pendirian perusahaan baru, bersama Lembaga Pengelola Investasi atau perusahaan patungan.[5]

Baca juga : Perbedaan Joint Venture dengan Merger dan Akuisisi

Berdasarkan penjelasan tersebut, serta merujuk pada pertanyaan singkat yang Anda sampaikan, bahwa pembentukan PT baru yang terjadi karena proses joint venture diantara PT swasta dengan BUMN, dengan komposisi saham BUMN 55% dan PT swasta 45%, dikategorikan sebagai anak perusahaan BUMN dan bukan merupakan BUMN atau PT swasta.

Hal tersebut memenuhi kriteria anak perusahaan BUMN, di antaranya:

1. salah satu pendirinya merupakan BUMN, dan
2. BUMN tersebut memiliki saham mayoritas, sekaligus sebagai pemegang saham pengendali dalam perseroan terbatas tersebut.

Baca juga: Syarat Dua Perusahaan Dalam Negeri Membuat Joint Venture

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tatacara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas;
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/06/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-07/Mbu/04/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-03/Mbu/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara.

[1] Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“UU BUMN”).

[2] Penjelasan Pasal 7 ayat 7 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

[3] Pasal 1 angka 2 UU BUMN

[4] Pasal 4A ayat 4 huruf b Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-07/Mbu/04/2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-03/Mbu/08/2017 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara (“Permen BUMN Per-07/Mbu/04/2021”)

[5] Pasal 4A ayat 5 Permen BUMN Per-07/Mbu/04/2021