Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Apa Itu Bank Digital?

Sebagai transformasi perubahan operasional bank dari model konvensional menjadi model digital, kini muncul era bank digital. Penggunaan model bisnis teknologi yang inovatif dan aman hadir melayani kebutuhan nasabah. Tak hanya itu, operasional bank digital ini pun memangkas keberadaan kantor fisik dari bank.

KLINIK TERKAIT

Skema Pembayaran Utang Debitur Tak Boleh di Luar Homologasi

16 Jun 2022

Tips Mengurus BPKB yang Ditahan di Bank yang ‘Sudah Tutup’

09 Jun 2022

Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan via LAPS SJK

25 Mei 2022

Prinsip Kerahasiaan Bank (Bank Secrecy Law) di Indonesia

30 Mar 2022

Aturan bank digital secara umum dapat Anda temukan dalam POJK 12/2021. Selanjutnya pengertian bank digital dapat Anda temukan dalam Pasal 1 angka 22 POJK/2021:

Bank Digital adalah Bank BHI yang menyediakan danmenjalankan kegiatan usaha terutama melalui saluranelektronik tanpa kantor fisik selain KP atau menggunakankantor fisik terbatas.

Bank BHI yang dimaksud di atas adalah bank berbadan hukum Indonesia yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan dalam bentuk badan hukum Indonesia.[1]

Adapun bank BHI yang beroperasi sebagai bank digital wajib memiliki satu kantor fisik sebagai Kantor Pusat (“KP’).[2] Operasional bank digital dilakukan melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik selain KP, atau bisa juga menggunakan kantor fisik yang terbatas.[3]

Baca juga: OJK Terbitkan Tiga Aturan Terkait Bank Umum dan Bank Digital

Syarat Pendirian Bank Digital

Bank BHI yang beroperasi sebagai bank digital harus memenuhi syarat:[4]

1. memiliki model bisnis dengan penggunaan teknologi yang inovatif dan aman dalam melayani kebutuhan nasabah;
2. memiliki kemampuan untuk mengelola model bisnis perbankan digital yang pruden dan berkesinambungan;
3. memiliki manajemen risiko secara memadai;
4. memenuhi aspek tata kelola termasuk pemenuhan direksi yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi informasi dan kompetensi lain sesuai dengan ketentuan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;
5. menjalankan perlindungan terhadap keamanan data nasabah; dan
6. memberikan upaya yang kontributif terhadap pengembangan ekosistem keuangan digital dan/atau inklusi keuangan.

Sebagaimana telah disampaikan bank digital adalah bank BHI, perlu kami sampaikan, bank digital bisa beroperasi melalui:[5]

1. pendirian bank BHI baru sebagai bank digital; atau
2. transformasi dari bank BHI menjadi bank digital.

Patut digarisbawahi, ketentuan mengenai pendirian bank BHI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 22POJK/2021 berlaku mutatis mutandis terhadap pendirian bank BHI baru yang akan beroperasi sebagai bank digital.

Berikut ini kami jelaskan pendirian bank digital dari bank BHI baru atau transformasi bank BHI, yaitu:[6]

1. Dalam hal bank BHI yang beroperasi sebagai bank digital melalui pendirian bank BHI baru, akan membuka jaringan kantor selain KP, pembukaan jaringan kantor berupa Kantor Cabang (“KC”) dan/atau Kantor Fungsional (“KF”) yang melakukan kegiatan selain operasional dan/atau dapat menyediakan Terminal Perbankan Elektronik (“TPE”).

Pembukaan jaringan kantor berupa KC dan/atau KF yang melakukan kegiatan selain operasional dan/atau penyediaan dituangkan dalam rencana bisnis pada saat permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip pendirian bank BHI.

2. Bank BHI yang akan bertransformasi menjadi bank digital harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 24POJK/2021. Upaya pemenuhan dituangkan dalam rencana bisnis bank.

Dalam hal bank BHI telah memenuhi persyaratan, maka dapat:

1. mempertahankan jaringan kantor dan/atau TPE yang telah ada;
2. melakukan penutupan jaringan kantor yang dimiliki selain KP dan/atau TPE secara sekaligus atau bertahap; dan/atau
3. melakukan penambahan jaringan kantor dan/atau

Sepanjang penelusuran kami, daftar bank digital di Indonesia di antaranya adalah Jenius, Bank Jago, Blu, dan lain-lain.

Baca juga: Tantangan Hukum Bank Digital

Demikian jawaban dari kami tentang aturan bank digital, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 Tahun 2021 tentang Bank Umum.

[1] Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 Tahun 2021 tentang Bank Umum (“POJK 12/2021”)

[2] Pasal 23 ayat (1) dan (2) POJK 12/2021

[3] Pasal 23 ayat (3) POJK 12/2021

[4] Pasal 24 ayat (1) POJK 12/2021

[5] Pasal 25 POJK 12/2021

[6] Pasal 26 ayat (3) dan (4) jo. Pasal 27 POJK 12/2021