Jumat, 20 January 2012

Hukum Menerima Paket dari Pengirim yang Tidak Jelas

Hukum Menerima Paket dari Pengirim yang Tidak Jelas

Pertanyaan

Saya pernah menerima paket dari luar negeri berupa produk kosmetik. Saya tidak pernah memesan produk tersebut, tiba-tiba ada yang mengirimkan entah siapa ke alamat saya. Yang saya takutkan ada pihak lain yang merasa dirugikan dari paket tersebut. Sampai sekarang saya masih mencari tahu siapa pelaku di balik paket tersebut. Apakah menerima paket yang tidak jelas dan kemungkinan ada berbau kriminal bisa dikategorikan pidana? Mohon bantuannya, terima kasih.  

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Percayakan masalah hukum Anda ke ahlinya. Hubungi konsultan hukum profesional, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Ulasan Lengkap

Dalam kasus yang Anda alami, kami kurang memahami bagaimanakah proses paket tersebut hingga sampai di tangan Anda, apakah melalui jasa pelayanan pengiriman atau kurir. Atau, dimungkinkan terjadinya salah pengiriman adalah karena pemberian alamat yang salah oleh pengguna jasa pelayanan pengiriman (pengirim).

 

Dalam hal Anda menerima kiriman paket yang tidak jelas dan kemungkinan berbau kriminal, Anda tidak akan dikenakan pidana karena hal tersebut bukanlah kesalahan Anda. Sesuai dengan asas hukum pidana, geen straf zonder schuld (tiada hukuman tanpa kesalahan), Anda tidak dapat dikenakan pidana karena tidak melakukan kesalahan apapun dengan menerima paket yang tidak Anda ketahui asal usulnya.

 

Jika kesalahan pengiriman terjadi karena kesalahan penyelenggara jasa pelayanan pengiriman atau penyelenggara Pos, sesuai Pasal 31 UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos, penyelenggara pos memiliki kewajiban sebagai berikut :

 

(1)     Penyelenggara Pos wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pengguna layanan pos akibat kelalaian dan/atau kesalahan Penyelenggara Pos.

(2)     Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika kehilangan atau kerusakan terjadi karena bencana alam, keadaan darurat, atau hal lain di luar kemampuan manusia.

(3)     Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Penyelenggara Pos sesuai kesepakatan antara pengguna layanan pos dan Penyelenggara Pos.

(4)     Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh Penyelenggara Pos apabila:

a.   kerusakan terjadi karena sifat atau keadaan barang yang dikirim; atau

b.   kerusakan terjadi karena kesalahan atau kelalaian pengguna layanan pos.

(5)     Tenggang waktu dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Penyelenggara Pos dan pengguna layanan pos.

(6)     Barang yang hilang dan ditemukan kembali diselesaikan berdasarkan kesepakatan antara Penyelenggara Pos dan pengguna layanan pos.

 

 

 

Jadi, dalam hal adanya kesalahan pengiriman paket bukanlah tanggung jawab penerima, tapi dimungkinkan adalah kesalahan jasa pelayanan pengiriman atau pengirim yang salah memberikan alamat.

 

Sekedar saran, menurut kami lebih baik Anda menghubungi pihak jasa pelayanan pengiriman atau penyelenggara pos yang mengirimkan paket tersebut kepada Anda untuk menginformasikan bahwa telah terjadi kesalahan pengiriman. Kiriman paket tersebut dapat Anda kembalikan atau diambil oleh pihak jasa pelayanan pengiriman atau penyelenggara pos untuk dapat dilakukan tindakan lebih lanjut dan mengirimkannya kepada yang berhak menerimanya.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum :

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline 

 


Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional siap membantu Anda. Konsultasikan masalah Anda, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua