Senin, 14 June 2010

Jakarta Islamic Index

Jakarta Islamic Index

Pertanyaan

Bagaimana sistem kerja dan mekanisme pembagian deviden dalam saham syariah pada Jakarta Islamic Index ?

Ulasan Lengkap

Dalam makalah Studi Tentang Investasi Syariah di Pasar Modal yang ditulis oleh Tim Studi Tentang Investasi Syariah Di Pasar Modal Indonesia (Badan Pengawas Pasar Modal/Bapepam, 2004), disebutkan bahwa Jakarta Islamic Index (JII) diluncurkan oleh PT Bursa Efek Jakarta pada 3 Juli 2000. JII sendiri adalah “benchmark” bagi saham-saham yang berisikan saham-saham likuid dan memenuhi prinsip syariah Islam, yang kriterianya ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional. JII ini terdiri dari 30 emiten, yang akan ditinjau setiap 6 bulan sekali oleh Bursa Efek Indonesia.

 

Indeks harga saham sendiri merupakan indikator harga dari seluruh saham yang yang tercatat di Bursa Efek. Indeks ini biasanya merefleksikan kondisi Pasar Modal dan kondisi perekonomian sebuah negara secara umum. Jadi, JII adalah indeks saham yang menghitung indeks harga rata-rata saham untuk jenis saham-saham yang memenuhi kriteria syariah.

 

Mekanisme pembagian deviden pada JII sama dengan pembagian saham pada umumnya di pasar modal biasa. Mekanismenya adalah dengan Rapat Uumum Pemegang Saham perusahaan, yang kemudian akan menentukan apakah dividen akan dibagikan atau tidak, dan berapa besaran dividen yang dibagikan.

 

Demikian sejauh yang kami tahu. Semoga bermanfaat.

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua