Rabu, 07 April 2010

Perubahan Nama PT terhadap Izin-izin Terdahulu

Perubahan Nama PT terhadap Izin-izin Terdahulu

Pertanyaan

Sebuah PT merubah namanya tetapi pemilik masih orang/pengurus lama dan untuk itu sudah ada perubahannya secara notariil dan mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM dengan dikeluarkannya persetujuan mengenai anggaran Dasar dan perubahan PT tersebut oleh Menkum. Sementara, izin-izin PT tersebut (SIUP, TDP, SIUJK) dan NPWP masih memakai nama PT terdahulu. Pertanyaannya adalah: 1. Bagaimana keabsahan izin-izin lama (sebelum perubahan nama) PT tersebut terhadap perbuatan hukum PT dengan pihak ketiga? 2. Apakah kerugian bagi pihak ketiga apabila melakukan perbuatan hukum dengan PT tersebut? 3. Apakah keterangan dari notaris yang menyatakan bahwa "semua perizinan lama atas nama PT tersebut tetap berlaku" dapat dijadikan dasar bagi PT untuk berhubungan dengan pihak ketiga?

Ulasan Lengkap

1.      Izin-izin usaha dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) harus disesuaikan dengan nama PT yang baru.

2.      Dalam hal ini perubahan nama PT tidak membawa kerugian terhadap pihak ketiga karena ada akta perubahan Anggaran Dasar PT mengenai perubahan nama PT dan sudah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM. Namun demikian, untuk perbuatan hukum PT selanjutnya, pihak ketiga dapat menolak sebelum izin-izin PT disesuaikan.

3.      Keterangan notaris yang demikian tidak dapat dijadikan dasar oleh PT untuk melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Adapun yang dapat dipakai adalah akta perubahan Anggaran Dasar PT dilampiri dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai persetujuan atas perubahan anggaran dasar berupa perubahan nama PT dimaksud.

 Demikian sejauh yang kami ketahui. Semoga bermanfaat.

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Alfi Renata, S.H.
MITRA : Si Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua