Rabu, 02 October 2002

Membentuk Yayasan

Membentuk Yayasan

Pertanyaan

Dengan UU Yayasan yang baru No.16 tahun 2001, apakah ada perbedaan yang krusial kalau kita ingin membentuk suatu yayasan. Misalnya, apakah masih harus melalui proses pengadilan atau langsung menunggu Berita Acara dari Depkeh dan HAM? Tolong uraikan juga persyaratannya sebelum menghadap ke notaris untuk membuat aktanya, terima kasih.

Ulasan Lengkap

Ada 3 proses yang perlu diperhatikan dalam pendirian badan hukum Yayasan yaitu :

1.      Proses Pendirian

2.      Proses Pengesahan

3.      Proses Pengumuman

 

1.                 Proses Pendirian

 

Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal. Sebagaimana termuat dalam penjelasan undang-undang ini, kata orang disini dapat berarti orang perorangan ataupun badan hukum sebagai (rechtpersoon). Mengenai jumlah kekayaan awal yang dipisahkan sementara ini sedang dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah. Dalam draft Rancangan PP tentang Yayasan tercantum besaran Rp.10 Juta untuk kekayaan awal ini.

 

Pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia (biaya akta notaris akan ditetapkan dengan PP).Yayasan dapat didirikan berdasarkan surat wasiat.Untuk pendirian yayasan oleh orang asing atau bersama-sama orang asing akan diatur dengan PP

 

Peryaratan yang umum yang biasanya harus dibawa sebelum menghadap ke notaris untuk membuat akta pendirian yayasan ialah :

  1. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan persona standi in judicio dari para pendiri. Kalau pendirinya orang perorangan maka harap dibawa dokumen identitas pribadi para pendiri, kalau badan hukum maka perlu ada dokumen-dokumen badan hukum tersebut seperti: akta badan hukum ybs, domisili, NPWP dll
  2. Surat kuasa dari pendiri yang tidak bisa hadir saat menghadap notaris untuk pendirian
  3. Kalau sudah ada, dapat diserahkan pada notaris Rancangan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga dari Yayasan.

 

2.                 Pengesahan

 

Status badan hukum bagi yayasan baru timbul setelah akta pendirian yang dibuat oleh notaris memperoleh pengesahan dari Menteri yang dilaksanakan oleh Kepala Kanwil Depkeh HAM setempat. Pengesahan paling lambat 30 hari sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Penolakan pengesahan oleh menteri wajib diberitahukan secara tertulis disertai dengan alasannya.

 

Dalam memberikan pengesahan Kepala Kanwil dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait Dalam hal diperlukan pertimbangan instansi terkait, pengesahan ataupun penolakan pengesahan diberikan paling lambat 14 hari sejak jawaban dari instansi terkait, ataupun 30 hari sejak tidak dierimanya jawaban dari instansi terkait

 

3.                 Pengumuman

 

Akta pendirian yayasan yang telah disahkan sebagai badan hukum wajib diumumkan dalam tambahan berita negara (besarnya biaya pengumuman akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah)

 

Pengumuman harus diajukan permohonannya paling lambat 30 hari sejak akta pendirian disahkan. Selama pengumuman belum dilakukan, pengurus yayasan bertanggungjawab secara tanggung renteng atas seluruh kerugian yayasan

 

Setelah ketiga proses tersebut dijalankan (pendirian, pengesahan, dan pengumuman), maka yayasan tersebut telah sah menjadi suatu badan hukum.

 

Demikian dari saya, semoga bermanfaat

 

Eryanto Nugroho, salah satu peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Eryanto Nugroho
MITRA : PSHK
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua