Rabu, 07 Agustus 2002

Kepmenaker 150 dan Organ Perseroan

Kepmenaker 150 dan Organ Perseroan

Pertanyaan

Apakah terhadap Komisaris & Direksi suatu PT yang diberhentikan berlaku KepMenaker no. 150 ?

Ulasan Lengkap

Agar lebih jelas duduk persoalannya, perlu diperhatikan bahwa anggota Direksi dan Komisaris dari perseroan terbatas (PT) diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai organ tertinggi PT (ps.80 (1) dan ps.95 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT)). Lebih lanjut, RUPS menetapkan pula besar dan jenis penghasilan dari masing-masing anggota Direksi (ps.81 (1) UUPT). Khusus mengenai penghasilan Komisaris, UUPT tidak mengatur secara tegas. Namun mengingat Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, maka ketentuan penetapan besaran dan jenis penghasilan Komisaris dapat ditetapkan pula oleh RUPS (bandingkan ps.101 UUPT).

 

Berdasarkan hal tersebut ada satu sisi pandangan yang menyatakan bahwa pada intinya anggota Direksi atau Komisaris bekerja bagi kepentingan RUPS dengan masing-masing ditugaskan atau dipercayakan untuk mengurus serta mengawasi jalannya kegiatan usaha PT. Dengan perkataan lain, anggota Direksi atau Komisaris adalah rekan bisnis dari RUPS. Dia bekerja seperti halnya pengusaha yang mengandalkan kemampuan dan keahliannya dalam hal mengurus atau mengawasi jalannya usaha PT, bukan dalam hal menanamkan modal seperti halnya pemegang saham yang ada dalam RUPS. Jadi, anggota Direksi atau Komisaris bisa bukan pemilik perusahaan. Penafsiran yang demikian didasarkan pada alasan bahwa struktur organ PT adalah pemutakhiran terhadap pembagian fungsi organ yang ada pada CV, dimana ada sekutu pelepas uang dan sekutu pengurus. Semua adalah sekutu, tetapi yang pertama tidak boleh mengurus sedangkan lainnya berkewajiban (ps.17 jo. ps.20 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang).

 

Sedangkan karyawan adalah orang yang diberi upah oleh PT (yang diwakili oleh Direksi, yang diawasi oleh Komisaris) untuk bekerja bagi kepentingan PT.

 

Bila memandang dari sudut yang demikian, maka akan jelas terlihat bahwa tidak ada benturan antara ketentuan UUPT dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.150 tahun 2000 (Kepmenaker 150). Oleh karena salah satu pengertian "pengusaha" yang ditentukan oleh Kepmenaker 150 dalam ps.1 adalah sebagai berikut: "... Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya ...". Kedudukan, fungsi dan tugas dari Direksi atau Komisaris seperti dijelaskan di atas selayaknya mencukupi batasan pengertian tersebut.

 

Demikianlah jawaban kami. Semoga berguna.

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Si Pokrol
MITRA : Si Pokrol
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua