Kamis, 09 September 2010

Masalah Parate Executie

Masalah Parate Executie

Pertanyaan

Setelah lahirnya UU No. 4 Tahun 1996 tentang UUHT di dalamnya terdapat parate eksekusi (irah-irah Demi Ketuhanan YME) yang mempunyai kekuatan sama dengan putusan pengadilan. Adakah kasus bahwa ketika akan dilakukan eksekusi pihak debitur justru mengajukan keberatan ke Pengadilan? Apakah pengadilan menerimanya? Adakah contoh kasusnya? Mohon Info tentang parate eksekusi ini, khususnya terhadap tanah yang dibebebani Akte Hipotik? Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam parate eksekusi?

Ulasan Lengkap

1.      Dalam hal jaminan dengan Hak Tanggungan, kreditur memang diberikan hak untuk mengeksekusi sendiri/langsung objek jaminan atas kekuasaan sendiri. Hal ini ditegaskan dalam pasal 6 jo pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah (“UUHT”). Eksekusi ini yang dikenal sebagai eksekusi langsung atau parate executie. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya walaupun sudah ada hak parate executie pada kreditur, masih sering terjadi debitur mengajukan perlawanan ke pengadilan terhadap rencana eksekusi tersebut. Hal ini antara lain terjadi pada kasus lelang Bank NISP melawan nasabahnya, Koo Ay Tjen. Koo Ay Tjen mengajukan perlawanan terhadap rencana eksekusi oleh Bank NISP. Majelis hakim kemudian memutuskan untuk menolak perlawanan Koo Ay Tjen tersebut. Selengkapnya dapat Anda baca dalam artikel ini.

 

2.      Lembaga hipotik saat ini tidak dapat dipergunakan untuk jaminan terhadap hak atas tanah. Hal ini karena dengan berlakunya UUHT, lembaga jaminan yang boleh dipergunakan untuk hak atas tanah adalah Hak Tanggungan. Saat ini yang menjadi objek hipotik hanyalah pesawat udara dan kapal laut. Jadi, saat ini sudah tidak ada tanah yang dibebani dengan akte hipotik.

 

3.      Parate executie memang masih sering menemui permasalahan dalam pelaksanaannya, misalnya masih ada kerancuan antara parate executie dan eksekusi berdasarkan grosse akte. Kerancuan ini antara lain disebabkan oleh Putusan Mahkamah Agung No. 3021 K/Pdt/1984 tertanggal 30 Januari 1986. Karena putusan ini, sikap pengadilan pada umumnya ialah tidak membenarkan penjualan objek hipotik dan hak tanggungan tanpa adanya fiat (pengesahan) dari pengadilan negeri setempat. Lebih jauh mengenai permasalahan dalam parate executie dan grosse akta bisa Anda baca dalam artikel ini dan artikel ini.

 

Selain itu, seperti telah diuraikan dalam jawaban 1 di atas, sikap debitur terhadap eksekusi terkadang juga menjadi permasalahan. Seringkali debitur tidak menerima saat kreditur akan melakukan eksekusi, dan kemudian mengajukan perlawanan ke pengadilan.

 
 

Demikian penjelasan kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua