Selasa, 27 September 2011

Perbedaan Sifat Mengikat antara Preseden dengan Yurisprudensi

Perbedaan Sifat Mengikat antara Preseden dengan Yurisprudensi

Pertanyaan

Dalam sistem peradilan Anglo-Saxon, yurisprudensi bersifat "The binding force of precedent", kalau dalam sistem Kontinental adalah bersifat "Persuasive precedent". Tolong bung pokrol jelaskan maksud kedua sifat yurisprudensi tadi?

Ulasan Lengkap

Sebelumnya, kita simak dulu apa yang dimaksud dengan yurisprudensi. Dalam hukumpedia disebutkan bahwa:

 

Di negara yang menganut tradisi hukum kontinental, umumnya istilah yurisprudensi mengacu kepada putusan pengadilan tingkat tinggi (biasanya pengadilan tertinggi) tentang suatu hal. Meskipun tidak mengikat secara formal, putusan ini secara praktek mempunyai pengaruh kuat dan sering diterapkan hakim di pengadilan lebih rendah di kemudian hari apabila fakta-fakta dalam perkara yang dia adili mirip dengan fakta dalam kasus di mana yurisprudensi ditetapkan.

 

Di negara common law, istilah ini biasanya mengacu kepada filsafat hukum.”

 

Jadi, jika uraian di atas dikaitkan dengan pertanyaan Anda, kami asumsikan yang Anda maksudkan dengan yurisprudensi dalam sistem Anglo-Saxon adalah preseden. Hal ini sesuai dengan penjelasan Prof. Dr. Satjipto Rahardjo dalam buku “Ilmu Hukum” berikut ini (hal. 113):

 

“Preseden ini merupakan satu lembaga yang lebih dikenal dalam sistem hukum Anglo-Saxon atau common law system. Sejumlah besar jus non scriptum yang membentuk sistem common law itu hampir seluruhnya terdiri dari hasil-hasil keputusan pengadilan. Hasil-hasil ini dihimpun ke dalam sejumlah sangat besar law reports yang sudah dimulai sejak akhir abad ketigabelas...”

 

Sifat preseden dalam sistem peradilan Anglo-Saxon (common law system) bisa bersifat ‘the binding force of precedent’ (preseden yang mengikat) dan ‘persuasive precedent’ (preseden yang persuasif). Dua sifat preseden ini sangat bergantung dengan yurisdiksi yang berada di negara bersangkutan. 

 

Untuk menjelaskannya, mari kita simak pengertian kedua istilah di atas dalam Black Law’s Dictionary

 

“Binding Precedent: A precedent that a court must follow. For example, a lower court as bound by an applicable holding of a higher court in the same jurisdiction.”

(Terjemahan bebasnya adalah preseden yang harus diikuti oleh pengadilan. Misalnya, pengadilan di tingkat bawah terikat pada putusan pengadilan di atasnya dalam satu yurisdiksi yang sama).

 

Contohnya, preseden yang dibuat oleh Mahkamah Agung (Supreme Court) di Australia mengikat pengadilan-pengadilan negeri atau tinggi di Australia.

 

Persuasive precedent: A precedent that a court may either follow or reject, but that is entitled to respect and careful consideration. For example, if the case was decided in a neighboring jurisdiction, the court might evaluate the earlier court’s reasoning without being bound to decide the same way.”

(Terjemahan bebasnya adalah preseden yang boleh diikuti atau ditolak oleh pengadilan, tetapi bisa dihormati dan digunakan secara hati-hati sebagai pertimbangan).

 

Contohnya, jika ada kasus yang diputus di sebuah negara Anglo-Saxon, pengadilan di negara Anglo-Saxon lain (yang memiliki sistem hukum yang sama) bisa mengevaluasi dasar putusan itu tanpa harus terikat). Misalnya, preseden yang dibuat oleh Mahkamah Agung di Inggris, bisa bersifat persuasif untuk diikuti oleh pengadilan-pengadilan yang memiliki yurisdiksi ‘tetangga’ dengannya, seperti pengadilan di Australia. Ini disebabkan karena konsep negara mereka yang masih menganut negara persemakmuran.

 

Sementara, di sistem Eropa Kontinental (civil law system) yang dianut oleh Indonesia, dikenal istilah yurisprudensi. Yurisprudensi dapat digolongkan sebagai ‘persuasive precedent’. Namun, sifat persuasifnya hanya berlaku di negara Indonesia. Hal itu berbeda dengan preseden persuasif yang terdapat di negara-negara Anglo-Saxon yang tetap disarankan untuk mengikuti preseden di negara persemakmuran yang lain.

 

Karena itulah, yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) tidak wajib diikuti oleh pengadilan-pengadilan negeri atau tinggi di Indonesia, melainkan hanya disarankan untuk diikuti. Di Indonesia, dikenal dua macam yurisprudensi. Yakni, yurisprudensi tetap dan tidak tetap. Perbedaannya, yurisprudensi lebih disarankan untuk diikuti oleh pengadilan-pengadilan lebih rendah.

 

Ahmad Kamil dan M. Fauzan dalam bukunya yang berjudul “Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi” menguraikan, sistem common law mengakui bahwa putusan pengadilan adalah hukum. Dan hakim disebut sebagai pencipta hukum (judge made law). Jika terdapat pertentangan antara undang-undang dengan yurisprudensi, maka yurisprudensi yang dimenangkan.

 

Sementara, sistem civil law (dalam buku ini disebutkan Statute Law System) bercirikan hakim hanya menerapkan isi rumusan hukum tertulis. Hakim hanya sebagai cerobong undang-undang. Jika terjadi pertentangan antara undang-undang dengan yurisprudensi, maka yang dimenangkan adalah undang-undang.

 

Demikian sejauh yang kami ketahui.

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Ali Salmande, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Ali Salmande Harahap lulus dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta pada 2007. Saat kuliah Ali mengambil program kekhususan Hukum Tata Pemerintahan. Ali bergabung dengan hukumonline sebagai Jurnalis Hukum pada 2007. Saat ini, Ali adalah Redaktur Hukumonline.   Di kalangan teman dan kolega, Ali dikenal sebagai mitra diskusi yang menyenangkan, bisa serius juga tak jarang santai dan penuh humor. Di waktu senggang, Ali menyalurkan hobi membaca dan berdiskusi. Buku favoritnya adalah kitab klasik “Al-Ahkam Al-Sulthaniyah” karya Al-Mawardi. Di saat lain, Ali juga menonton film, favoritnya adalah “The Devil’s Advocate”.   Ali menjawab pertanyaan-pertanyaan pada kategori-kategori Hukum Keluarga & Waris, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Ilmu Hukum, dan Kenegaraan.   Follow Ali di twitter: @salmande
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua