Jumat, 21 Maret 2003

Hak untuk memiliki properti

Hak untuk memiliki properti

Pertanyaan

Apakah benar bahwa wanita indonesia yang menikah dengan pria asing tidak bisa membeli properti di Indonesia?

Ulasan Lengkap

Bila wanita Indonesia menikah dengan pria asing maka wanita tersebut akan kehilangan kewarganegaraannya (dan kemudian akan ikut dengan warganegara suaminya). Undang-undang No.62 tahun 1958 tentang Kewarganegaran Indonesia (UU Kewarganegaraan) menyatakan bahwa bagi perempuan berwarganegara Indonesia yang menikah dengan seorang warga negara asing (WNA) akan kehilangan kewarganegaraan RI, apabila dan pada waktu dalam satu tahun setelah pernikahannya berlangsung menyatakan keterangan untuk itu, kecuali apabila ia dengan kehilangan kewarganegaraan RI itu, ia menjadi tanpa kewarganegaraan (ps.8 (1)).

 

Kewarganegaraan RI akan diperoleh kembali jika dan pada waktu ia setelah perkawinannya terputus menyatakan keterangan untuk itu. Keterangan itu harus dinyatakan dalam jangka waktu satu tahun setelah perkawinannya terputus kepada Pengadilan Negeri atau Perwakilan RI tempat tinggalnya (ps.11 UU Kewarganegaraan).

 

Dengan demikian, jika seorang wanita Indonesia menikah dengan pria asing (WNA), maka perundang-undangan akan melihat wanita tersebut sebagai WNA.

 

Dalam hal membeli properti di Indonesia, maka wanita tersebut hanya dapat membeli properti - itu pun dengan catatan wanita tersebut dan suaminya bertempat tinggal di Indonesia - dengan status tanah hak pakai (ps.42 Undang-undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UU Pokok Agraria)). Menurut UU Pokok Agraria, orang asing tidak dimungkinkan memiliki rumah yang berdiri di atas hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan.

 

Bila orang asing memperoleh hak milik karena percampuran harta karena perkawinan, atau warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik kehilangan kewarganegaraanya wajib melepaskan hak itu didalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepas, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara dengan ketentuan bahwa hak hak pihak lain yang membebani tetap berlangsung (ps.21 (1) UU Pokok Agraria). Kemudian ayat 4 nya mengatakan bahwa selama seseorang disamping kewarganegaraan Indonesia mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat 3 pasal 21 (1) UU Pokok Agraria.

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Bung Pokrol
MITRA : Bung Pokrol
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua