Rabu, 10 Oktober 2001

Tanggung Jawab Pemegang Saham

Tanggung Jawab Pemegang Saham

Pertanyaan

Bisakah Pemegang Saham lama atau Pengurus Lama (Direksi dan Komisaris) pada suatu Perseroan dimintai pertanggungan Jawaban atas hutang sewa menyewa rumah, yang dilakukan semasa periode jabatan pemegang saham lama dan pengurus lama..diasumsikan pemegang saham baru atau Direksi dan Komisaris Baru tidak mau bertanggung jawab atas perbuatan Pemegang saham Lama dan Pengurus lama tersebut..?

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Hubungi konsultan hukum profesional dengan biaya terjangkau, pilih durasi dan biaya konsultasi sesuai kebutuhan Anda di sini.

Ulasan Lengkap

 

Satu hal yang mesti dipastikan adalah apakah transaksi hutang sewa menyewa rumah tersebut dilakukan atas nama Perseroan Terbatas (PT) yang bersangkutan atau tidak. Persoalan yang anda tanyakan lebih mudah dipahami bila konteks jawaban atas pertanyaan tersebut adalah transaksi dilakukan atas nama PT.

 

Dengan memperhatikan hal di atas, kemungkinan besar transaksi tersebut merupakan transaksi yang berkenaan dengan fasilitas anggota Direksi dan Komisaris. Dengan memperhatikan konteks atas nama PT, maka keabsahan atas transaksi di atas tidak saja meliputi aspek formil (kelengkapan pemenuhan ketentuan Anggaran Dasar oleh Direksi sebagai wakil PT dan atau persetujuan korporasi) tetapi juga menyangkut aspek materil (melihat pada apakah kepentingan pribadi Direksi atau Komisaris bertentangan dengan kepentingan/maksud dan tujuan PT). Hal itu didasarkan pada kenyataan bahwa PT dapat bertindak bila ada orang pribadi yang menjalankannya, dalam hal ini adalah Direksi sebagai pengurus.

 

Dalam hal: (i) ternyata Direksi yang mewakili PT adalah sah dari aspek formil dan materil, dan (ii) ternyata keadaan dimana setiap anggota Direksi atau Komisaris berhak menerima fasilitas di atas telah diatur dalam Peraturan Perusahaan PT, serta (iii) ternyata secara entitas PT belum membayar hutang sewa-menyewa tersebut, maka PT lah yang menanggung sepenuhnya hutang sewa-menyewa tersebut terlepas dari persoalan apakah ada atau tidaknya penggantian atau perubahan dalam susunan anggota Direksi atau Komisaris. Sebaliknya, PT tidak bertanggung jawab terhadap tindakan Direksi yang walaupun secara formil atas nama PT namun secara materiil ternyata terbukti bertentangan dengan atau diluar kepentingan PT.

 

Pemegang Saham seharusnya tidak menerima fasilitas yang sama karena dia bukan berfungsi sebagai pengurus (Direksi; lihat Pasal 79 UUPT) atau pengawas (Komisaris; lihat Pasal 97 UUPT) dari PT tersebut, melainkan sebagai pemegang modal (investor) yang mengharapkan keuntungan/manfaat dari perolehan pembagian dividen.

 

Bila pun ada transaksi yang demikian melalui PT dan pihak ketiga, maka transaksi tersebut merupakan transaksi hubungan istimewa yang penilaian atas kewajarannya cenderung lebih menjadi perhatian menurut standar akuntansi yang berlaku. Bila PT yang hendak menanggung secara tidak langsung, maka jenis transaksinya pun seharusnya merupakan pinjaman kepada pemegang saham. Bila itu adalah transaksi material, maka pemegang saham tersebut sehubungan dengan tindakan PT tersebut terhadap pihak ketiga dapat juga bertanggung jawab secara pribadi dalam hal tindakan dia terhadap transaksi dimaksud memenuhi salah satu kriteria (ketentuan) dari Pasal 3 Ayat (2) UUPT.

 

Jadi, transaksi yang bukan atas nama PT sudah pasti merupakan tanggungan pribadi masing-masing anggota Direksi atau Komisaris.

 

 


Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional dengan biaya terjangkau siap membantu Anda. Pilih durasi dan biaya konsultasi sesuai kebutuhan Anda di sini.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Bung Pokrol
MITRA : Bung Pokrol
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua