Dasar Hukum Wakaf di Indonesia

Bacaan 5 Menit
Dasar Hukum Wakaf di Indonesia
Pertanyaan
Kalo tidak salah, hingga tahun ini, ketentuan tentang wakaf masih merujuk pada UU tahun 1977 yang mendefinisikan benda wakaf hanya terbatas pada tanah (Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 28 tahun 1977). Adapun jika merujuk pada hukum islam, benda wakaf tidak hanya terbatas pada tanah milik dan realitas perkembangan zaman menjadi bukti konkrit. Masih relevankah UU Nomor 28 Tahun 1977 tersebut? Kalau pun sudah ada UU baru diatur di pasal berapa dan ayat berapa?
Ulasan Lengkap
 
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Hukum wakaf dan perwakafan di Indonesia yang dibuat oleh Si Pokrol dan dipublikasikan pertama kali pada Jumat, 25 April 2003.
 
Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.[1]
 
Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda, kami akan meluruskan terlebih dahulu bahwa ketentuan yang mengatur mengenai perwakafan tanah milik bukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1977, melainkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (“PP 28/1977”).
 
Dasar Hukum Wakaf di Indonesia
Saat ini, wakaf telah diatur dalam suatu undang-undang tersendiri, yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (“UU Wakaf”) dan diatur lebih terperinci di dalam peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (“PP Wakaf”) berikut perubahannya.
Meski demikian, Pasal 70 UU Wakaf dan Pasal 60 PP Wakaf menegaskan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan UU Wakaf dan PP Wakaf.
 
Sehingga, menjawah pertanyaan Anda, meskipun wakaf sudah diatur secara tersendiri dalam UU Wakaf, tapi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbit sebelum UU Wakaf, seperti dalam Buku III Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) dan PP 28/1997 tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan peraturan yang baru dan/atau tidak bertentangan dengan UU Wakaf dan peraturan pelaksananya.
 
Harta Benda Wakaf
Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif,[2] yakni pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.[3]
 
Perlu diperhatikan, harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah.[4]
 
Harta benda wakaf terdiri dari:[5]
  1. benda tidak bergerak, meliputi:[6]
  1. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
  2. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas;
  3. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
  4. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  5. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  1. benda bergerak, meliputi:[7]
  1. uang;
  2. logam atau batu mulia;[8]
  3. surat berharga, berupa:[9]
  1. saham;
  2. surat utang negara;
  3. obligasi pada umumnya; dan/atau
  4. surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
  1. Kendaraan, berupa:[10]
  1. kapal;
  2. pesawat terbang;
  3. kendaraan bermotor;
  4. mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan;
  1. hak atas kekayaan intelektual, berupa:[11]
  1. hak cipta;
  2. hak merek;
  3. hak paten;
  4. hak desain industri;
  5. hak rahasia dagang;
  6. hak sirkuit terpadu;
  7. hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau
  8. hak lainnya.
  1. hak sewa; dan
  2. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti:[12]
  1. hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau
  2. perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.
 
Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:[13]
  1. sarana dan kegiatan ibadah;
  2. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
  3. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
  4. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
  5. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.
 
Dengan demikian, menjawab pertanyaan Anda, memang benar bahwasanya harta benda wakaf tak hanya terbatas pada tanah milik saja, tetapi juga meliputi benda tidak bergerak dan bergerak lainnya sebagaimana telah kami sebutkan di atas.
 
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 

[1] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (“UU Wakaf”)
[2] Pasal 1 angka 5 UU Wakaf
[3] Pasal 1 angka 2 UU Wakaf
[4] Pasal 15 UU Wakaf
[5] Pasal 16 ayat (1) UU Wakaf
[6] Pasal 16 ayat (2) UU Wakaf
[7] Pasal 16 ayat (3) UU Wakaf
[8] Pasal 20 huruf e PP Wakaf
[9] Pasal 21 huruf a PP Wakaf
[10] Pasal 20 huruf a,b,c, dan d PP Wakaf
[11] Pasal 21 huruf b PP Wakaf
[12] Pasal 21 huruf c PP Wakaf
[13] Pasal 22 UU Wakaf