Kamis, 10 Juni 2010

Perpajakan (Syarat Menjadi Kuasa di Pengadilan Pajak)

Perpajakan (Syarat Menjadi Kuasa di Pengadilan Pajak)

Pertanyaan

Apakah pernah organisasi advokat/penasehat hukum mengajukan keberatan kepada Dirjen Pajak tentang syarat untuk menjadi kuasa hukum di lingkungan Dirjen Pajak hanyalah pemegang brevet?

Ulasan Lengkap

Seperti diketahui, ketentuan mengenai kuasa hukum di Pengadilan Pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 22/PMK.03/2008 tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa. Dalam PMK itu disebutkan, seorang kuasa yang dapat beracara di Pengadilan Pajak harus memiliki sertifikat bravet atau ijazah pendidikan di bidang perpajakan.

 

Sejauh sepengetahuan hukumonline, organisasi advokat belum pernah secara resmi mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak tentang syarat untuk menjadi kuasa hukum di lingkungan Ditjen Pajak hanyalah pemegang brevet.

 

Meski demikian, salah satu rekomendasi yang dihasilkan Musyawarah Nasional I Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) pada 1 Mei 2010 adalah meminta kepada Dewan Pengurus Nasional (DPN) Peradi terpilih untuk melakukan kerjasama dengan Kementerian Keuangan agar seluruh advokat yang berada di bawah naungan Peradi dapat beracara di peradilan pajak.

 

Sebelumnya pada 2004, tidak lama setelah UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) diundangkan, muncul perdebatan tentang ketentuan hukum beracara di Pengadilan Pajak yang dinilai bertentangan dengan UU Advokat. Hukumonline sempat merekam perdebatan ini dalam artikel di sini.

 

Sikap organisasi advokat, sebagaimana pernyataan Denny Kailimang dalam artikel, sebenarnya menginginkan semua kegiatan praktisi hukum di pengadilan harus berkiblat pada satu undang-undang yakni UU Advokat. Seperti diketahui, menurut pasal 1 angka 1 UU Advokat, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU ini. Namun, fakta menunjukkan untuk praktik hukum bidang-bidang tertentu memang mensyaratkan keahlian tertentu.

 

Tidak hanya pajak, sektor hak atas kekayaan intelektual (HKI) pun mensyaratkan praktisinya harus seseorang yang bersertifikat konsultan HKI. Diatur dalam PP No. 2 Tahun 2005, konsultan HKI bahkan tidak harus seorang sarjana hukum. Meski begitu, konsultan HKI tidak bisa mendampingi klien dalam perkara HKI di Pengadilan Niaga (lihat di sini).

 

Hal sama juga berlaku untuk sektor pasar modal. Konsultan Pasar Hukum Pasar Modal diatur secara rinci dalam Peraturan No. VIII.B.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-261/BL/2008 tanggal 3 Juli 2008 tentang Pendaftaran Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal (lihat di sini).

 

Demikian sejauh yang kami tahu. Semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

  1. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat
  2. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual
  3. Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.03/2008 tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa
  4. Peraturan No. VIII.B.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-261/BL/2008 tanggal 3 Juli 2008 tentang Pendaftaran Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal
 

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Abdul Razak Asri yang akrab disapa Razak ini menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 2001. Semasa kuliah Razak mengambil program kekhususan Hukum Internasional. Razak bergabung dengan hukumonline sebagai Jurnalis Hukum sejak Juli 2005. Pada 2008 Razak diangkat sebagai Redaktur Hukum hukumonline.com. Razak, sejak Pebruari 2011, dipromosikan menjadi Pemimpin Redaksi hukumonline.com.   Di tengah kesibukannya sebagai nakhoda hukumonline.com, Razak masih meluangkan waktu untuk menyalurkan hobinya bersepakbola. Pada waktu lain, Razak juga membaca dan menonton film. Buku favoritnya adalah “Krakatau” karya Simon Winchester, sementara film kesukaannya “Shaolin Soccer” yang menunjukkan sepak bola lebih sekadar hobi baginya.   Razak menjawab pertanyaan-pertanyaan pada kategori-kategori Bisnis & Investasi dan Hukum Pidana.   Follow Razak di twitter: @razakasri
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua