Hukumnya Jika Karyawan Resign dan Pindah ke Perusahaan Kompetitor

Bacaan 5 Menit
Hukumnya Jika Karyawan <i>Resign</i> dan Pindah ke Perusahaan Kompetitor
Pertanyaan

Bila karyawan mengundurkan diri dan akan pindah ke perusahaan saingan (competitor) dengan gaji yang jauh lebih baik. Pertanyaannya adalah (1) apakah perusahaan dapat menahan karyawan tersebut untuk tidak berhenti karena masih dibutuhkan, apalagi bila diketahui akan hengkang ke competitor; (2) bila karyawan tetap mengundurkan diri, apakah perusahaan harus juga memberlakukan pasal 26 Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No.Kep-150/Men/2000 pada karyawan tersebut?

Ulasan Lengkap

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul pengunduran diri dan pindah ke perusahaan saingan yang dibuat oleh Si Pokrol dan pertama kali dipublikasikan pada 26 Oktober 2001

Pekerja Mengundurkan Diri sebagai Alasan PHK

Pada dasarnya, pekerja yang mengundurkan diri dari perusahaan tempat ia bekerja atas kemauannya sendiri dan memenuhi syarat tertentu merupakan salah satu alasan dapat dilakukannya pemutusan hubungan kerja (“PHK”), sebagaimana diatur dalam Pasal 81 angka 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang memuat baru Pasal 154A ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”),

Adapun syarat-syarat yang dimaksud yaitu:[1]

  1. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;
  2. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan
  3. tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri.

Atas permohonan pengunduran diri tersebut, Pasal 26 ayat (3) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-78/Men/2001 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Beberapa Pasal Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-150/Men/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Ganti Kerugian di Perusahaan (“Kepmenakertrans 78/2001”) mewajibkan pengusaha memberikan jawaban maksimal 14 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri. Jika pengusaha tidak memberikan jawaban dalam batas waktu tersebut, maka pengusaha dianggap telah menyetujui pengunduran diri.[2]

Sehingga, menjawab pertanyaan Anda, jika karyawan telah memenuhi seluruh persyaratan mengundurkan diri sebagaimana diterangkan di atas, maka menurut hemat kami, permohonan tersebut sah secara hukum. Atas permohonan tersebut, pengusaha tunduk pada ketentuan Kepmenakertrans 78/2001 di atas.

Jika perusahaan menolak, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perselisihan PHK, yakni yaitu perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak,[3] yang merupakan salah satu jenis perselisihan hubungan industrial menurut Pasal 2 UU PPHI.

Bila pengusaha tidak terima, maka yang bersangkutan dapat menempuh langkah-langkah, yang secara garis besar diawali dengan perundingan bipartit.[4] Jika tidak berhasil, perselisihan kemudian dicatatkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat,[5] untuk dilakukan konsilisasi.[6] Jika upaya tersebut masih gagal/tidak mencapai kesepakatan, salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.[7]

Jika Pekerja Pindah ke Perusahaan Kompetitor

Pada dasarnya, setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.[8] Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga ditegaskan bahwa setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya.[9] Sehingga, pindah dan memilih pekerjaan merupakan hak pekerja yang dilindungi oleh undang-undang.

Jika pekerja memang bermaksud pindah ke perusahaan kompetitor, maka upaya yang dapat dilakukan perusahaan menurut hemat kami adalah dengan membuat Perjanjian Kerahasiaan (Non-disclosure Agreement) yang melarang pekerja tersebut untuk membocorkan rahasia perusahaan. Jika nantinya larangan tersebut dilanggar, perusahaan berhak mengajukan gugatan terhadap pekerja tersebut.

Selain itu, khusus mengenai rahasia dagang, jika si pekerja terbukti secara sah dan meyakinkan dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang perusahaan, maka pekerja yang bersangkutan dapat digugat secara perdata serta diadukan atas tindak pidana pelanggaran rahasia dagang dengan sanksi pidana penjara maksimal 2 tahun dan/atau denda maksimal Rp300juta rupiah.[10]

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

[1] Pasal 81 angka 42 UU Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 154A ayat (1) huruf I UU Ketenagakerjaan

[2] Pasal 26 ayat (4) Kepmenakertrans 78/2001

[4] Pasal 3 ayat (1) UU PPHI

[5] Pasal 4 ayat (1) UU PPHI

[6] Penjelan Umum angka 5 UU PPHI

[7] Pasal 5 UU PPHI

[8] Pasal 31 UU Ketenagakerjaan

[9] Pasal 38 ayat (2) UU HAM

[10] Pasal 11 jo. Pasal 13 jo. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (“UU Rahasia Dagang”)