Senin, 26 April 2004

Kuasa Hukum Asing

Kuasa Hukum Asing

Pertanyaan

Adakah aturan/konvensi internasional yang mengatur masalah pemberian kuasa hukum dalam konteks antar negara?

Ulasan Lengkap

Sehubungan dengan pertanyaan di atas, maka perlu diperjelas dan ditekankan bahwa pemberian kuasa hukum yang dimaksud dalam pertanyaan di atas adalah suatu pemberian kuasa hukum yang berkaitan dengan dibuatnya suatu Perjanjian Internasional.  Pemberian kuasa hukum sebagaimana dimaksud di atas, sangatlah diperlukan untuk menyatakan bahwa pihak (orang) yang mewakili Negara tersebut adalah pihak yang berwewang untuk itu dan penandatanganan yang dilakukan adalah sah, sehingga mengikat suatu Negara yang diwakilinya itu dalam Perjanjian Internasional yang dibuat dan ditandatanganinya.

 

Berkaitan dengan aturan/konvensi internasional yang mengatur permasalahan pemberian kuasa hukum sebagaimana dimaksud di atas, maka tidak ada (belum ada) peraturan/konvensi yang memperinci secara lebih jelas lagi mengenai pemberian kuasa hukum dimaksud.  Namun demikian, menurut hemat kami permasalahan mengenai pemberian kuasa hukum tersebut merupakan permasalahan internal dari masing-masing Negara yang tersangkut dalam pembuatan Perjanjian Internasional itu. Hanya saja, biasanya suatu perundingan internasional yang akan menghasilkan suatu Perjanjian Internasional akan membentuk suatu panitia pemeriksa surat-surat kuasa penuh untuk memeriksa pemberian kuasa hukum kepada masing-masing wakil dari Negara-Negara peserta perundingan internasional.

 

Selain daripada itu perlu untuk diketahui, bahwa apabila yang mewakili Negara tersebut merupakan seorang Kepala Negara, Kepala Pemerintahan (Perdana Menteri) atau Menteri Luar Negeri, maka bagi mereka tidak diperlukan suatu surat kuasa penuh, karena jabatannya tersebut sudah dianggap dapat mewakili Negara-nya secaranya sah, sehingga dapat melakukan tindakan untuk mengikat Negara-nya pada Perjanjian Internasional tersebut.

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Bung Pokrol
MITRA : Bung Pokrol
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua