Senin, 29 September 2003

Apakah Surat Penawaran yang ditandatangani sama dengan Perjanjian kerja

Apakah Surat Penawaran yang ditandatangani sama dengan Perjanjian kerja

Pertanyaan

Saya baru saja bekerja selama dua minggu, saat saya mulai bekerja saya ditawarkan Surat Penawaran untuk ditandatangani yang isinya hanya memuat posisi, gaji, dan lamanya saya harus bekerja ( 2 tahun) saya. (Surat ini ditulis dalam bahasa Inggris) Saat ini saya ingin mengundurkan diri, apakah dengan menandatangani surat penawaran yang keadaannya demikian dapat dikatakan bahwa saya memiliki keterikatan kerja atau penandatanganan tersebut hanya sebagai tanda bahwa saya mengesahkan adanya penawaran kerja yang demikian keadaannya ? Apakah saya dapat terkena sanksi hukum apabila mengundurkan diri ? Apakah surat tersebut sah sebagai perjanjian kerja sama mengingat ditulis dalam bahasa Inggris ?

Ulasan Lengkap

Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.  Berdasarkan bunyi pasal sebagaimana tersebut di atas, maka suatu surat penawaran kerja merupakan suatu persetujuan bagi para pihak yang bersangkutan.  Sehingga, dengan menandatangani suatu surat penawaran kerja tersebut di atas, maka selain para pihak  tersebut telah mengesahkan mengenai adanya surat penawaran kerja dimaksud, mereka juga telah menyepakati seluruh ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam surat penawaran kerja tersebut.  Dengan demikian, para pihak tersebut juga memiliki keterikatan dengan seluruh ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam surat penawaran kerja dimaksud atau dengan kata lain para pihak memiliki keterikatan dengan surat penawaran kerja tersebut.

 

Seorang pekerja/ buruh harus meneliti lebih lanjut mengenai apakah di dalam surat penawaran kerja tersebut tercantum mengenai adanya suatu sanksi hukum, apabila terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam pertanyaan pada butir 2 di atas.  Apabila dalam surat penawaran kerja tersebut tercantum klausula mengenai sanksi hukum atas kondisi tersebut di atas, maka pekerja tersebut akan terkena sanksi sebagaimana tercantum dalam klausula surat penawaran kerja.  Selanjutnya apabila dalam surat penawaran kerja tersebut di atas, tidak mencantumkan klausula mengena sanksi hukum atas kondisi dimaksud, maka pekerja tersebut masih dapat dikenakan sanksi hukum berupa penggantian biaya, rugi dan bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 KUHPerdata.

 

Berkenaan dengan penggunaan Bahasa Inggris dalam surat penawaran kerja tersebut di atas, peraturan perundang-undangan tidak mengatur atau memperinci permasalahan tersebut.  Namun menurut pendapat kami, suatu surat penawaran kerja yang ditulis dalam Bahasa Inggris itu sah menjadi perjanjian kerjasama. Hal tersebut dikarenakan bahwa dengan ditandatanganinya surat penawaran kerja tersebut oleh para pihak yang bersangkutan, maka dapat diasumsikan bahwa para pihak yang bersangkutan telah memahami isi surat penawaran kerja tersebut dan telah menyepakati untuk mematuhi seluruh ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam surat penawaran kerja.

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Bung Pokrol
MITRA : Bung Pokrol
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua